AMBON,MRNews.com,- Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP/MTS se-Kota Ambon meminta komisi II DPRD Kota Ambon agar nantinya bisa memperjuangkan tiga hal yang menjadi aspirasi mereka kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Tiga hal tersebut yakni kenaikan upah bagi tenaga honorer dinaikkan, upah bagi operator sekolah juga dinaikkan dan pemenuhan sarana prasaran untuk sekolah yang belum memiliki komputer jelang UNBK. Hal itu diungkapkan Ketua MKKS SMP/MTS se-Kota Ambon, Jantje Mahulette kepada awak media di Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (28/1/19) usai pertemuan Kepsek seluruh SMP dengan komisi II.
Dalam pertemuan dengan komisi II, ujar Mahulette, ada beberapa catatan yang disampaikan, pertama, MKKS mengupayakan supaya kalau bisa komisi memperjuangkan dana 15 persen bagi tenaga honorer ditambah lagi menjadi 20 persen. Jikalau tidak, itu nanti menjadi beban anggaran bagi pemerintah daerah, sementara anggaran pemerintah daerah kecil. Sedangkan tenaga-tenaga honor membutuhkan pelayanan maksimal, sebab mereka juga melayani anak-anak.
“Yang dibayarkan 15 persen ke tenaga honorer atau Rp 300-500 ribu per bulan. Jadi kalau tiap tiga bulan dapat, baru Rp 1.200.000-Rp 1.500.000, bagaimana mereka bisa menghidupkan rumah tangga, anak-anak, suami-istri mereka dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan bagi pemerintah untuk bisa mengupayakan perbaikan. Jangan 15 persen, minimal 20 persen. Soal besaran, nanti akan dibagi berbeda-beda sesuai jumlah siswa tiap sekolah,” sebutnya.
Sejauh ini kata Mahulette, memang tidak ada keterlambatan dalam pembayaran hak tenaga honorer, karena dibayar tiga bulan sekali. Namun, penting kesejahteraan mereka. “Jangan cuma sekedar isu bahwa tenaga honorer nanti gajinya itu setara UMP,UMK, UMR tapi betul-betul dapat direalisasikan. Karena mereka sudah bekerja bagi negara dan mereka harus diperjuangkan oleh DPRD, tidak bisa tidak,” tegas Kepsek SMP Negeri 6 Ambon itu.
Selain upah tenaga honorer, hal kedua diakuinya, ada tenaga-tenaga operator, yang selama ini membantu pihak sekolah, sesuai pemerintah yang menginginkan supaya semua sekolah berbasis IT, sementara sekolah sudah menggunakan IT ternyata mereka kurang mendapat perhatian, dari aspek upah salah satunya. Juga diminta komisi memperjuangkan sarana prasarana bagi sekolah-sekolah, apalagi menjelang UNBK.
“Kasihan tunjangan tenaga operator kecil sekali, hanya Rp 250 ribu per bulan, dibiayai dari dana BOS. Sebab itu, pemerintah harus memperhatikan lewat peran komisi II. Jangan cuma asal bicara-bicara tapi harus melaksanakan, merealisasikan. Lagi, sekarang di Ambon, sekolah harus laksanakan UNBK, sementara banyak sekolah belum punya komputer, masih nebeng sana-sini. Sehingga kami harap kalau bisa, pemerintah pusat melihatnya. Artinya, kalau ada peluang-peluang, tolong diberikan supaya bisa tercukupi masing-masing sekolah. Kalau itu sudah berjalan, maka kita semua senang. Anak-anak, guru, masyarakat senang, pemerintah juga senang,” papar Mahulette.
Menanggapi hal-hal itu, Ketua Komisi II DPRD kota Ambon, Johny Mainake mengaku, apa yang disampaikan bentuk aspirasi yang memang jadi masalah di dunia pendidikan, khusus di Kota Ambon. Sehingga dalam konsultasi nanti ke Kemendikbud, apapun akan disuarakan komisi termasuk ketiga hal keinginan MKKS. Adapun model penyampaiannya seperti apa, tentu jadi perhatian komisi.
“Ketika diperjuangkan, pasti akan diperhadapkan dengan regulasi dan juga ketersediaan anggaran. Katakanlah kalau kita suarakan ke pusat, berarti khan konsekuensinya bukan saja Kota Ambon, tapi keseluruhan nasional juga akan berubah. Itu yang harus dipercakapkan, harapan, keinginan DPRD ini lalu bisa disanggupi oleh pusat atau tidak. Itu yang dalam catatan kita. Cuma apakah nanti Kemendikbud bisa putuskan atau bersinergi lagi dengan Kemenkeu, DPR-RI. Tapi pastinya, semangat kita adalah menyampaikan apa yang dirasakan teman-teman Kepsek SMP/MTS dan SD se-kota Ambon,” terang politisi NasDem itu. (MR-02)
