AMBON,MRNews.com,- Masalah keluhan para Relawan Damkar Manise yang tidak mendapat perhatian dari dinas pemadam-kebakaran, sudah diselesaikan lewat mediasi yang dilakukan komisi III DPRD kota Ambon melalui rapat bersama, Selasa (13/3) di Ruang Rapat Paripurna DPRD kota Ambon.
Sekretaris komisi III, Gerald Mailoa usai rapat mengungkapkan, berdasarkan penjelasan kepala Damkar, masalahnya hanya karena terjadi miss komunikasi. Dimana SK yang relawan tuntut itu untuk ada kejelasan, sebenarnya merupakan SK terkait pelatihan. Dimana, usai para relawan melaksanakan pelatihan, maka sudah diselesaikan dengan mendapat kartu tanda anggota (KTA) relawan.
Sedangkan tentang keberadaan dan status relawan, kata Mailo sudah dijelaskan Kadis, tugasnya hanya membantu sebagai informan ketika ada insiden kebakaran besar di lingkungan. Tapi soal penanganan jadi kerja petugas Damkar.
“Sudah selesai, hanya miss komunikasi. Tindaklanjutnya, kepala Damkar akan memanggil para relawan untuk menjelaskan detail keberadaan dan status mereka agar semuanya jelas. Intinya itu, mereka sudah dikembalikan ke lingkunga masing-masing dan menjadi informan insiden ke Damkar,” tandas Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu kepada wartawan.
Sementara itu, kepala dinas pemadam kebakaran (Damkar) kota Ambon, Edwin Pattikawa menjelaskan, sedari awal perekrutan relawan 208 orang, melalui desa atau kelurahan di kota Ambon dan sudah dipaparkan detail kepada kepala desa dan lurah saat itu, tentang status relawan sebagai tenaga sukarela. Dalam rangka membantu tugas dinas Damkar di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
“Intinya disitu. Sebenarnya saya tidak tahu sosialisasi lanjut dari kepala desa dan lurah ke relawan seperti apa saat merekrut. Apalagi Januari lalu, saat pertemuan bersama kami, sudah disampaikan ingat relawan ini kesukarelaan yang tidak dibayar atau diupah. Jangan sampai salah kaprah tentang. Dan semuanya sudah menerima, apalagi sudah ada penegasan dari Sekot,” tegas Pattikawa.
Jadi, menurut Pattikawa relawan tidak ada insentif, karena sukarelawan. Artinya, setelah relawan dilatih, mereka dikembalikan ke lingkungan masing-masing dan nanti dilihat intensitasnya, pabila tingkat kerawanan tinggi, maka dapat ditambah jumlah relawan. Meski begitu, pihaknya mengapresiasi partisipasi masyarakat dengan tulus mau bergabung. Apalagi pembentukan relawan ini, tidak berakhir disini, tetapi tiap tahun merekrut dan dilatih betul secara kontinu. Supaya ketika ada insiden di lingkungan, mereka menjadi informan dan cepat tanggap.
“Memang, tidak ada kebakaran di lingkungan itu lebih baik, daripada ada. Prinsipnya seperti itu. Jadi ini pemberdayaan masyarakat yang betul-betul diberi penguatan. Dengan begitu cegah-tangkal lebih dini di lingkungan masing-masing. Petugas Damkar memang kurang, tapi untuk operasional masih bisa jalan. Bahwa semakin banyak masyarakat dilatih, jauh lebih baik karena menjadi tanggungjawab bersama. Bukan saja pemerintah. Tapi semua orang memproteksi dirinya dari bahaya kebakaran,” paparnya.
Ditanya soal pengusiran petugas Damkar terhadap relawan, diakui Pattikawa secara langsung dirinya sudah minta maaf dalam rapat kalau ada anak buahnya yang berperilaku tidak bagus. Memang mungkin ada salah paham dan sangat manusiawi. Tapi sebenarnya perlu dilihat juga, alasan kenapa mereka melarang relawan.
“Hati-hati, Damkar jangan dianggap tugasnya hanya siram air saat kebakaran. Tetapi tugasnya sangat membahayakan dan beresiko tinggi. Bahkan mata saya pun terganggu akibat tugas berat itu. Kalau terjadi pada mereka yang tidak diasuransikan, siapa yang harus bertanggungjawab. Ini yang mesti kita jaga,” demikian Pattikawa. (MR-05)
