AMBON,MRnews.com – Pemerintah Provinsi Maluku, bersama Kementerian Perdagangan RI, menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) IV tim pengendalian inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku tahun 2018, uang digelar di lantai tujuh kantor Gubernur Maluku (10/04) Rakor dihadiri oleh Bupati, Sekot dan sekda dari kabupaten/kota di Maluku. Rakor kali ini, dilaksanakan dengan tema strategi pengendalikan inflasi dan memantapkan stok pangan menyambut ramadhan dan idul fitri.
Suhanto, Staf Ahli bidang Iklim usaha dan hubungan antar lembaga Kementerian Perdagangan RI kepada wartawan usai Rakor manyatakan, menjelang Ramadhan, bahan pokok beras saat ini berjumlah 1700 bahkan rencananya akan kembali masuk, tentu dapat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku yang satu bulan saja hanya 1100 ton per tahun.
Dijelaskan, Pelaku usaha dan distributor juga mengaku siap menyediakan stok.Yang menjadi tugas kita adalah kebutuhan pada bidang holtikultura seperti bawang yang memang tergantung musim.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertaniann dimana ada beberapa daerah penyupply dan meminta dikirim ke Maluku, tetapi yang terpenting adalah peran bulog agar dapat masuk juga ke Maluku,” ucapnya.
Sementara itu, Sekda Maluku, Hamin Thahir menyatakan, Awal tahun 2018 pihaknya telah melakukan rapat perdana dengan program pengendalian inflasi.
Rakor merupakan tindak lanjut dari perkembangan dari inflasi sendiri.tidak hanya kita mendengar dari BPS, BI dan Disperindag, tetapi jiga kita dengar dari Kabupaten/kota.
Kota Ambon dan kota Tual kan yang menjadi sampel. Buru dan sedam dapat menjadi penyangga utama untuk kota Ambon, semebtara, Ari MTB dapat menjadi penyangga untuk kota Tual dan Malra.
Dirinya berharap masyarakat dapat lebih mengerti lagi tentang arti pentingnya Inflasi sebagaimana harapan presiden. Karena apa artinya ekonomi tinggi, sementara inflasi juga sangat tinggi.
Sehingga dapat bersama dalam satilu langka mengendalikan inflasi sendiri. Sekaligus dapat mengetahui secara pasti.
Untuk tetap menjaga dan mengawasi agar tidak terjadi kecurangan, Satgas pangan selalu dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
“Mereka selalu memantau dengan rutin, setiap distributor saat melakukan distribusi barang kepada masyarakat.
Lanjutnya, pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap operasi pasar yang dilakukan, apalagi saat ini atas instruksi presiden Operasi Pasar diperpanjang hingga 31 Desember 2018.
Bahkan pemda Maluku juga menginstruksikan seluruh Kabupaten kota di Maluku untuk membentuk tim pengendalian inflasi agar dapat mengambil langkah guna pengendalian stok panga pada setiap daerahnya. (MR-06)
