AMBON,MRNews.com,- Gubernur Maluku, Ir Said Assagaff berharap, kepala pemerintahan Siri Sori Islam yang baru dilantik, Eddy Pattisahusiwa dapat menjadi upulatu yang adil, amanah, pengayom dan bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat di negeri Siri Sori Islam tercinta.
“Hari ini merupakan moment bersejarah, untuk bersama-sama merawat nilai budaya dan kearifan lokal yang telah digagas oleh para leluhur dan dijadikan sebagai pendidikan untuk menghidupkan nilai sejarah baik di sekolah, rumah maupun ditengah-tengah masyarakat,” ujar Gubernur Assagaff saat menghadiri pelantikan kepala pemerintahan negeri Siri Sori Islam, Kecamatan Saparua Timur, kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (27/01).
Dalam suatu pemerintahan apalagi negeri adat, menurut Assagaff, ada tiga mandat yang harus dijalankan seorang raja, yaitu mandat yang diatur undang-undang dan peraturan pemerintah, mandat masyarakat adat dan mandat halifa Allah.
Terhadap pemaknaan atas mandat bagi seorang raja itu, Assagaff tak lupa juga mengajak seluruh masyarakat Siri Sori Islam khususnya untuk menjadikan nilai adat sebagai modal sosial kultural dalam bertransformasi karakter masyarakat, dari budaya bakalai ke budaya bakubae, talamburang ke budaya kalesang, makan puji ke budaya rendah hati, kewel ke budaya kerja, harap gampang ke budaya wirausaha, baku kuku ke budaya baku kele, sopi ke budaya kopi, parlente ke budaya jujur, galojo ke budaya baku bage, padede atau balagu ke budaya arika.
“Hal tersebut dimaksudkan untuk membangun daerah Maluku yang aman, damai, sejahtera, religius, berkualitas, demokratis dijiwai semangat siwalima berbasis kepulauan secara berkelanjutan,” tukas ketua DPD Golkar Maluku itu.
Sementara itu, Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal dalam sambutannya usai melantik Pattisahusiwa mengungkapkan, pelantikan yang dilaksanakan membuktikan bahwa masyarakat negeri Siri Sori Islam sudah matang dan cerdas dalam berdemokrasi serta memiliki kesadaran yang baik tentang keberadaan pemimpin defenitif pemerintahan negeri.
“Hal ini mulai dilihat dari proses penetapan, musyawarah mata rumah, serta kerjasama masyarakat dalam memastikan pelantikan yang dilakukan secara transparan dan sesuai tatanan adat di negeri ini,” ucap Tuasikal.
Kepada pemerintah negeri, Assagaff menitipkan tiga hal penting yang harus dilakukan dalam mendukung jalannya pemerintahan yang efektif sesuai visi misi, yakni selaku kepala pemerintahan, saniri negeri, maupun lembaga kemasyarakatan harus menyadari bahwa tugas ini merupakan amanah suci yang harus dipertanggungjawabkan kepada negeri, masyarakat dan Tuhan.
“Saya harap tugas dan tanggunggjawab yang diemban dapat dilaksanakan dan mampu menempatkan diri sebagai pemimpinan dan bersikap adil, arif dan bijaksana, agar seluruh tugas dapat dilakukan secara bersama-sama, dengan landasan saling menghormati antar sesama orang basudara,” terang mantan Wakil Gubernur Maluku itu.
Kemudian tambahnya, baik kepala pemerintahan, saniri negeri maupun lembaga kemasyarakatan harus saling berkoordinasi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pembangunan negeri ini, secara transparan, efektif dan efisien.
“Penting diingat agar kepala pemerintahan negeri harus dapat mengelola dengan mengembangkan, serta memberdayakan potensi ekonomi yang ada, melalui kondisi sumber daya lokal guna menciptakan perbaikan hidup bersama. Salah satunya melalui pengelolaan ADD dan DD yang tepat sasaran dengan mengerahkan potensi yang ada, dengan sebaik-baiknya,” tutur Tuasikal.
Pattisahusiwa sendiri dilantik oleh Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua berdasarkan surat keputusan (SK) Bupati nomor 141/45/2018 menggantikan M. Affandi Wattiheluw sebagai penjabat negeri, yang sebelumnya diangkat menggantikan almarhum Jhoni Karim Pattisahusiwa.
Usai pelantikan, Gubernur juga mendatatangani prasasti pembangunan Masjid Baiturahman, Negeri Siri Sori Islam yang tertunda sejak meninggalnya mantan raja, Jhoni Karim Pattisahusiwa pada 21 Maret 2015, sekaligus mengikuti pelantikan raja secara adat.
Untuk diketahui, pelantikan Upulatu Louhatta Amalatu yang berlangsung di rumah Raja ini, turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, anggota DPD RI Ana Latuconsina, Staf ahli di Kemenkes RI, dr Roby Pattiselano; Bupati Buru Ramli Umasugi, Bupati Seram Bagian Timur Mukti Keliobas, Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku Melkias Frans dan anggota DPRD Maluku, SKPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten Maluku Tengah, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisutta dan beberapa anggota DPRD serta ratusan masyarakat Siri Sori Islam, dan gandong dari Negeri Waai, Hutumuri, Ouw, Haria, Ulath, maupun negeri sudara tetangga, Siri Sori Kristen. (MR-05)
