Sejumlah pemuda yang tergabung dalam organisasi HMI, PMII dan GMNI menggelar aksi demo di persimpangan Lima Kota Namlea menuntut DPRD Kabupaten Buru untuk segera menonaktifkan wakil bupati Buru, Amustofa Besan dari jabatannya.
Hal ini dikarenakan Besan diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Buru, Ramli Umasugi.
Koordinator aksi, Ian. E.F. Pattimura dalam orasinya mendesak DPRD Buru untuk segera membentuk Pansus guna menelusuri berbagai tindakan wabup yang sudah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta memanggil pimpinan OPD untuk dimintai keterangan guna mengetahui laporan benar atau tidak benarnya atas laporan wakil bupati yang disampaikan ke Mendagri beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Kami lakukan aksi ini berkaitan dengan tindakan wakil bupati yang telah melapor bupati ke Mendagri beberapa waktu lalu. Dengan laporan jika bupati buru tidak memiliki etika sebagai pejabat pemerintah dan pejabat publik, karena yang bersangkutan melarang, mengajak kalangan birokrasi untuk tidak menghargai dan melibatkan wakil Bupati dalam tugas- tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan” urai Pattimura, Selasa (31/7) .
Ditambahkan, jika dalam laporan yang dilakukan Besan jika Umasugi telah mengajak dan memprovokasi para pejabat pemerintahan dan birokrasi mulai dari pejabat esalon II sampai dengan staf biasa untuk tidak memberikan laporan dalam bentuk apapun pada wabup.
Bahkan, Bupati Buru diduga telah memerintahkan Sekda, Achmad Assagaf, Asisten I.Marie Bugis dan Asisten III, Mansyur Mamulaty untuk menghambat keuangan wabub baik hak keuangan untuk kerumah tanggaan maupun hak keuangan untuk operasional wabup.
Akibatnya ujar Pattimura hubungan bupati dan wakil bupati dikabarkan tidak harmonis dan merugikan masyarakat.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terpancing dengan tuduhan yang dilakukan Besan beserta kroni-kroninya yang dapat memecahbelahkan persatuan dan kesatuan masyarakat di kabupaten Buru.
Ditegaskannya, jika apa yang disampaikan tidak diindahkan DPRD maka dipastikan dalam waktu dekat akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi. (MK-06)
