AMBON,MRNews.com,- Sekretaris Umum Pengurus Pusat GMKI, Alan Christian Singkali melihat maraknya kecelakaan transportasi laut, menandakan jaminan keamanan penumpang masih jauh dari harapan.
“Kecelakaan kapal yang mengakibatkan ratusan korban jiwa menunjukkan ketidakmampuan Kementerian Perhubungan melaksanakan tata kelola pelayaran yang aman dalam kerangka tol laut yang dicanangkan pemerintah,” ujar Alan dalam rilis tertulis yang diterima media ini, Kamis (5/7/2018).
Alan pun menegaskan supaya pemerintah menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama dalam tata kelola perhubungan khususnya perhubungan laut, sungai, dan danau. Karena itu, dirinya meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Perhubungan Darat mengundurkan diri dari jabatan masing-masing karena dinilai sudah tidak mampu mengelola sistem pelayaran yang aman bagi masyarakat Indonesia.
“Sebaiknya demikian. Pengunduran diri itu bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat atas kelalaian mengelola sistem pelayaran yang aman bagi masyarakat. Ini juga menjadi contoh bagi jajaran di bawahnya dan kementerian lain hingga ke daerah, bahwa dalam tata kelola pemerintahan, keamanan dan keselamatan rakyat harus menjadi yang utama,” demikian Alan, yang juga alumnus Universitas Hasanuddin, Makassar itu.
Sebaimana diketahui, Selasa, 3 Juli 2018, Presiden Jokowi saat di Bandara Lanud Hasanuddin, Makasar, memerintahkan Menhub mengumpulkan kepala dinas perhubungan di daerah untuk segera menyikapi peristiwa sering terjadinya musibah kapal laut tenggelam. Menhub diminta cari solusi mengatasi masalah, karena keslamatan penumpang menjadi hal utama.
Menyikapi hal ini pula, Koordinator Lembaga Pemantau Poros Maritim Herbeth Marpaung mengatakan, kecelakaan kapal secara beruntun tidak bisa hanya dikategorikan sebagai kelalaian, human error, ataupun musibah.
Manakala, jika hanya sekali, bisa dianggap kelalaian, namun bila berulang dan kejadiannya tersebar di seluruh Indonesia, maka masalahnya di pengelolaan dan pengawasan sistem pelayaran nasional.
Sejak tahun 2014, masyarakat sangat antusias dan mendukung visi pemerintahan Jokowi-JK yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan membangun tol laut untuk menghubungkan pulau dan daerah di Indonesia. Visi besar ini seharusnya diterjemahkan secara lebih komprehensif oleh kementerian-kementerian terkait.
“Pengelolaan dan pengawasan sistem pelayaran ranah Kemenhub. Sayangnya, kementerian terkait tidak bisa membumikan konsep poros maritim dunia dan tol laut. Jika Menhub tidak mampu, sebaiknya beliau mengakuinya dan mundur. Jangan sampai rakyat kecil yang kemudian harus meninggal dengan sia-sia,” ujar Herbeth dalam siaran persnya, Kamis (5/7/2018). (MR-02)