AMBON,MRNews.com,- Civil Society (masyakat sipil) diminta untuk mengawal kualitas demokrasi dan netralitas TNI/POLRI dalam Pilkada serentak 27 Juni 2018 khususnya di Maluku, yang akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena disinyalir tidak netral. Pasalnya, hal ini bisa saja menjadi potensi konflik Pilkada.
“Karenanya, diskusi rumah perubahan DPD AMPI Kota Ambon dengan topik netralitas TNI/POLRI vs potensi konflik Pemilukada 2018: mendorong civil society mengawal kualitas demokrasi kita lakukan. Targetnya, memperkuat civil society (OKP,Ormas,media,mahasiswa, LSM) untuk mengawal kualitas demokrasi secara baik,” tandas Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Ambon, Ilham Sipahutar mengawali diskusi di Cahya Cafe Ambon, Senin (25/6/18).
Dengan fakta terjadi di beberapa daerah termasuk Maluku, yang berujung mutasi mantan Wakapolda Maluku, Irjen Pol Hasanuddin karena diduga kuat tidak netral maka tentu kata Sipahutar, tidak saja berharap pengawasan oleh Bawaslu dan KPU, tetapi harus didorong pihak lain. Termasuk berkontribusi kedepan agar UU direformasi, misalya TNI/POLRI yang mau berpolitik praktis, harus mundur atau minimal 5 tahun purnawirawan baru maju. Sehingga tidak ada ruang dugaan ketidaknetralan.
Sementara itu, akademisi FISIP Unpatti, Said Lestaluhu menegaskan,
tanggungjawab semua elemen masyarakat untuk memastikan demokrasi berjalan on the track. Bahwa netralitas TNI/POLRI menjadi keharusan karena perintah UU, lagipula keduanya tidak punya hak politik namun melaksanakan politik negara yakni menjamin keamanan negara dan warga. Dimana hanyalah oknum yang berani melenceng, akibat terbentur upaya kekuasaan untuk mendayagunakan potensi TNI/POLRI.
Sedangkan Korwil XI PP GMKI, Dodi Soselisa menekankan, proses demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya, pemuda harus jadi supervisi, penegak demokrasi, penengah dan pencerah bagi masyarakat untuk partisipasi aktif bagi terwujudnya tujuan demokrasi. Bahwa ketidaktahuan masyarakat soal pelanggaran Pilkada, dilaporkan kemana, ini yang harus dicerahkan. Dikhwatirkan soal posisi TNI/POLRI, karena sifatnya satu komando maka instruksi apapun wajib dilakukan, sehingga dugaan publik tak terhindarkan.
Senada, Jurnalis senior, Jhon Nikita Sahusilawane menilai, tak hanya TNI/POLRI yang patut dipertanyakan netralitasnya, tetapi juga ASN, karena ASN sebagai aparatur yang melayani publik dan mesti berada bagi kepentingan bersama.
Selain itu, generasi muda harus progresif dan ada untuk memberi pencerdasan ke masyarakat. Juga menjadi agen demokrasi, supaya negara kuat. Bukan saja pemuda, pers sebagai salah satu pilar demokrasi bertindak selaku pendidik dan mencerdaskan masyarakat lewat berita dan tulisan.
Ketua GMP FKPPI Maluku, Hamdzah Nurlili menegaskan,
UU sudah jelas, TNI/POLRI harus berpolitik negara, bukan politik praktis.
Sehingga jika diperdebatkan soal netralitas, telah selesai. Hanya praksisnya, masih ada oknum-oknum yang melenceng dan akibatnya institusi pun terbawa. “Kita underbouw TNI/POLRI. Namun arahan jelas, netral sesuai surat edaran DPP.
Soal Murad Ismail hirarkinya sudah terlepas dari institusi karena purnawirawan. Sehingga tidak merupakan perintah langsung.
Namun ada isteri (ibu-ibu Persit, Bhayangkari, purnawirawan) yang punya hak politik.
Untuk diketahui, selain sejumlah nama diatas, Direktur Paramter Konsultindo Maluku Edison Lapalelo dan Ketua Badko HMI Mal-Malut, Bansa Hadi Sella pun turut hadir sebagai pembicara. OKP Cipayung plus, Ormas, BEM se-kota Ambon, LSM dan berbagai elemen pun turut ambil bagian pada diskusi tersebut. (MR-05)
