JAKARTA, MimbarRakyatNews.com – Menteri Koordinator Bidang KemartimanLuhut Binsar Pandjaitan enggan menanggapi perihal polemiknya dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait denganpenenggelaman kapal asing.
Hal itu berbeda dengan beberapa hari sebelumnya. Dia terang-terangan meminta Susi untuk menghentikan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing.
Luhut, malah meminta awak media untuk menanyakan tentang hal selain polemik penenggelaman kapal.
“Saya tidak mau bicara itu (tentang penenggelaman kapal). Kalau boleh tanya yang lain,” ujar Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11/1/2018).
Sebelumnya, perseteruan ini timbul saat Menteri Luhut berpesan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam rapat koordinasi pada Senin (8/1/2018) agar tidak lagi menenggelamkan kapal pelaku pencurian ikan (illegal fishing).
Menurut Luhut, kapal-kapal itu lebih baik disita dan dijadikan aset negara ketimbang dimusnahkan dan ditenggelamkan. Luhut juga meminta Susi agar lebih fokus pada peningkatan jumlah ekspor ikan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menyampaikan pandangan serupa. Kalla meminta agar penenggelaman kapal tidak dilakukan lagi karena selama tiga tahun terakhir banyak negara yang komplain atas hal tersebut.
Menanggapi Kalla dan Luhut, Susi berpandangan, dirinya hanya melaksanakan poin dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Menurut dia, ketentuan penenggelaman kapal ada di aturan tersebut sehingga selama aturan tetap ada, harus dilakukan.
Namun, Presiden Joko Widodo tetap minta penenggelaman kapal dilanjutkan sebagai upaya penegakan hukum. Selain itu, penenggelaman kapal juga untuk memberi efek jera bagi pelaku kasus illegal fishing yang marak di wilayah perairan Indonesia.
“Jadi, penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap illegal fishing, terhadap pencurian ikan. Enggak main-main,” kata Jokowi.(KOMPAS.COM)
