by

HWDI: Pemerintah Kurang Peduli Penyandang Disabilitas

-Maluku-346 views

AMBON,MRNews.com,- Pemerintah baik pusat maupun daerah ternyata kurang peduli atau perhatian kepada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas selama ini. Tak saja perhatian didalam pembangunan yang tidak ramah disabilitas, tapi juga kepedulian anggaran pun sama sekali tidak menyentuh mereka.

Terbukti memang, tak ada perayaan untuk memperingati hari disabilitas internasional pada 3 Desember 2019. Bahkan pihak swasta-lah yang peduli dengan penyandang disabilitas, satu diantaranya Clerry Cleffy Institute (CCI), yayasan pimpinan Dwi Prihandini yang bergerak di bidang psikologi dan kemanusiaan, dengan anak dan perempuan marginal termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Hal itu diakui ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku Mien Rumlaklak.

Rumlaklak mengakui, perhatian pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota memang minim bagi penyandang disabilitas, padahal sebagai bagian dari masyarakat Indonesia peran dan perhatian pemerintah sangat dibutuhkan. Bahkan setiap kali Musrenbang, selalu diusulkan agar ada perhatian pemerintah bagi disabilitas, tapi tidak pernah ditanggapi.

“Seandainya Ibu Dwi Prihandini dari CCI tidak membantu HWDI berarti hari disabilitas internasional tidak dilaksanakan. Karena perayaannya juga membutuhkan anggaran. Padahal kita sudah memasukan surat ke semua instansi tapi dijawab tidak ada anggaran, nanti tahun depan baru diakomodir. Sedangkan dibutuhkan tahun ini. Jadi saya sesalkan. Kita pengurus bolak balik akhirnya bilang nanti tahun depan, saya juga susah,” ungkapnya kepada awak media di Ambon, Rabu (4/12/19).

Bahkan pihaknya kata Mien, sengaja membagi brosur berisikan UU nomor 8 tahun 2016 pasal 35 tentang pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan anggaran untuk pemenuhan hak-hak disabilitas diantaranya perlindungan, pemenuhan, aksesibilitas dan partisipasi. Itu keharusan tapi di daerah tidak dijalankan. “Kepedulian pemerintah untuk kita disabilitas masih belum serius apalagi soal anggaran. Tidak ada sama sekali,” jelasnya.

Namun begitu, dia mengaku tak patah arang. Dengan terus kerja sembari berdoa berharap pemerintah menyadari disabilitas bukan masyarakat yang harus dipinggirkan tapi inklusif, butuh perhatian termasuk anggaran dan akses ramah disabilitas. “Ambon sudah dikatakan inklusif tapi faktanya tidak. Sebab tidak ramah disabilitas. Akses, pembangunan fasilitas publik apalagi anggaran, sama sekali tidak memihak disabilitas,” ingatnya.

Terhadap keluhan itu, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Penyandang Disabilitas Dinsos Maluku Sapiah Marasabessy mengaku akan menjadi perhatian kedepan. Sebab memang informasi internal menyebut sebelumnya untuk disabilitas anggarannya langsung dari APBN, bukan APBD. Tapi untuk tahun 2020 sudah dialihkan ke daerah, jadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau benar masuk APBD, berarti kegiatan dan lainnya di provinsi yang bersentuhan langsung dengan disabilitas. Selama ini memang kementerian yang langsung tangani. Nanti kita lihat kebijakan anggaran di 2020. Perhatian memang wajib bagi mereka. Dari data yang didapat, untuk kabupaten Malra, SBT, Buru dan Tanimbar belum ada rumah singgah bagi penyandang disabilitas. Artinya 7 kabupaten/kota sudah ada. Jadi bisa terkontrol kedepan,” tukas Sapiah. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed