AMBON, MRNews.com.- Guna peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Maluku, tentu perlu dilakukan pemberdayaan perumahan, yang  rencananya tahun 2019 nanti pemerintah pusat melalui kementerian Perumahan Rakyat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku akan membangun sebanyak 5 ribu unit, yang dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Kadis PKP Maluku,  Kasrul Selang kepada wartawan belum lama ini di Ambon menjelaskan, rumah swadaya atau rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat menjadi solusi penanganan rumah tak layak huni dengan skema melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian PUPR.

“Peruntukan pembangunan rumah swadaya ini lebih kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan maksimal Rp 2-4 juta/bulan,” kata Selang.

Selang menyebutkan,  penyebaran pembangunan perumahan swadaya kepada MBR ini sendiri jumlahnya berbeda di masing-masing kabupaten/kota, sesuai dengan yang diajukan oleh masing-masing kabupaten ke pemerintah pusat melalui pemprov.dengan perincian

antara lain,  Kabupaten Buru akan dibangun sebanyak 400 unit, Bursel 300 unit, Aru 400 unit, MBD 350 unit, Malteng 850 unit, Malra 300 unit, MTB 400 unit, 850 unit, SBT 50 unit, Kota Ambon 300 unit dan Kota Tual 300 unit.

Selain pembangunan swadaya tahun depan juga, juga akan dibangun rumah khusus bagi para nelayan pinggiran dan masyarakat di daerah perbatasan yang tersebar pada sejumlah daerah di Maluku ini.

“Perumahan khusus di Ambon akan di bangun di Dusun Air Low (Ambon) 90 unit, di  Desa Waisala (SBB) 50 unit, Tiakur (MBD) 50 unit, Desa Hatu (Malteng) 150 unit dan di Aru 50 unit,” demikian Selang ( MR-06)