AMBON,MRNews.com,- Sebagaimana yang dilansir Terasmaluku.com, 14 Maret 2018 oleh Ketua Tim Pemenangan Paslon BAILEO, Karel Alberth Ralahalu bahwa jika Paslon ini menang maka ibukota Provinsi langsung dipindahkan ke Makariki, Maluku Tengah. Semua alasan yang disampaikan mantan Gubernur Maluku dua periode ini tidak ada yang salah, dimana beliau berpandangan bahwa kepadatan Kota Ambon terlalu tinggi dan sempitnya lahan bagi pembangunan. Pertanyaannya adalah apakah pemindahan ibukota ini sudah begitu mendesak?, apakah tidak ada alternatif lain untuk mengurai kepadatan penduduk di kota Ambon.?
Saya justru melihat kepadatan penduduk Kota Ambon,akibat lambannya proses pembangunan di Maluku selama ini, yang mengakibatkan terjadinya konsentrasi penduduk di kota Ambon. Ketimpangan distribusi pembangunan di Maluku selama ini penyebab kepadatan tersebut. Jika selama ini kesenjangan pembangunan Kabupaten/Kota di Maluku bisa diatasi, maka kepadatan penduduk kota Ambon dapat diatasi atau diurai. Sehingga kalau pemindahan ibukota ke Makariki dengan alasan kepadatan penduduk dan sempitnya lahan menurut saya alasannya masih kurang tepat dijadikan alasan pembuat kebijakan.
Kita harus jujur untuk melihat persoalan ini, karena fakta pembangunan bahwa Ambon lebih maju dibanding dengan Kabupaten/Kota lain di Maluku. Karena semua aktivitas utama ada di Ambon, maka wajar semua orang fokus ke Ambon dan itulah sebabnya terjadi kepadatan di Kota Ambon. Bagi saya, pemindahan ibukota Provinsi ke Makariki adalah keputusan yang terburu-buru dan sarat dengan muatan politis dan balas budi, dan berpotensi terjadi kebocoran anggaran secara sistematis dan sistemik jika tidak ditangani dengan manajemen konstruksi yang profesional.
Saya katakan sarat kepentingan politis karena ini menjadi salah satu menu kampanye Paslon BAILEO pada masa kampanye, untuk meraih suara dari masyarakat Pulau Seram, dan ini sangat fatal akibatnya dan balas budi/jasa baik karena pemindahan ini sebelumnya sudah dicanangkan oleh ketua tim pemenangan Paslon BAILEO pada saat beliau di akhir kekuasaan periode 2013 yang lalu.
Masih banyak agenda pembangunan yang harus diselesaikan, ketimbang agenda pemindahan ibukota ke Makariki, sekalipun kita semua tahu bahwa pada saat kepemimpinan Pak Karel sudah dilakukan pencanangan. Pemindahan ibukota, akan memakan anggaran pembangunan yang cukup besar, seharusnya dapat dipertimbangkan kembali, dan dimulai dengan mendorong proses pembangunan di kabupaten Maluku Tengah. Sehingga proses penganggarannya menjadi tanggungjawab dari Pemda Malteng, sehingga ada pentahapannya. Kalau ini dilakukan dengan baik maka proses pemindahan akan jauh lebih mudah dan ringan.
Seharusnya Murad-Orno lebih fokus dengan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakannya lebih diarahkan bagi pembangunan ekonomi, sosial kemasyarakatan. Penciptaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran seharusnya menjadi perhatian utama, juga meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan layanan sektor pendidikan. Disamping itu, usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Maluku, terutama di wilayah terluar dan pedesaan harus diutamakan.
Membuat perubahan sebagaimana yang dikampanyekan Murad-Orno bukan hal mudah, karena keterbatasan anggaran, lemahnya sistim dan pola perencanaan, disamping alasan-alasan geografis dan topografis, sosiologis masyarakat Maluku. Karena itu jika pemerintahannya ingin berhasil, bukan pada persoalan pemindahan ibukota ke Pulau Seram tetapi terletak kepada bagaimana perubahan tingkat kesejahteraan Rakyat Maluku dalam lima tahun kedepan.
Disamping persoalan pelayanan publik, maka terkait itu ada masalah infrastruktur ekonomi yang menjadi salah satu faktor penghambatan kegiatan ekonomi di Maluku, seperti jalan, jembatan dan pelabuhan yang representatif, harus menjadi atensi pemerintahan Murad-Orno. Masalah pembangunan energy listrik juga menjadi persoalan krusial, karena hari ini pasokan listrik untuk konsumsi masyarakat Maluku saja belum merata dan tercukupi, apalagi memenuhi kebutuhan konsumsi sektor industri.
Padahal hal ini sangat penting karena kegiatan investasi sektor riil akan semakin berkembang jika didukung dengan sarana-prasarana transportasi yang baik dan tersedianya energy listrik dalam jumlah besar. Kemajuan sektor riil akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara pasti dan berkelanjutan, sehingga fundamental ekonomi Maluku akan semakin kuat menghadapi berbagai gejolak ekonomi, baik nasional dan global ataupun kawasan.
Saya ingat benar dalam debat Pilkada, Orno sendiri mengatakan, kemiskinan di MBD adalah kemiskinan sebagai akibat lemahnya infrastuktur, dan bukan karena rendahnya daya beli masyarakat. Kalau demikian, seharusnya pemerintahan Murad-Orno kedepan harus mengarah kearah sana. Membangun konektivitas antar wilayah untuk mempermudah perdagangan antar wilayah di Maluku dan memperlancar proses produksi, distribusi dan pemasaran adalah hal penting dan strategis. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perbankan harus diatasi kedepan.
Saya menyarankan kepada pemerintahan Murad-Orno agar lebih hati-hati membuat kebijakan pembangunan di Maluku apabila mereka benar-benar berpihak kepada Rakyat Maluku. Sekalipun Orno seorang birokrat, namun saya perlu mengingatkannya sebagai peringatan dini sehingga kebijakan pembangunan yang akan dijalankan nanti tidak menimbulkan blunder politik bagi pemeritahan kedepan. Harus diingat, kemiskinan dan keterbelakang yang ada saat ini adalah bom waktu apabila tidak diatasi dengan baik. Rakyat semakin cerdas dan paham, perkembangan teknologi informasi semakin memberikan akses informasi yang akurat, sehingga proses pembangunan harus benar-benar berpihak kepada rakyat melalui kebijakan pembangunan dan politik anggaran yang dijalankan.
Saya tiba kepada kesimpulan bahwa:
1) Masalah kepadatan penduduk kota Ambon adalah akibat dari lambannya proses pembangunan masa lalu, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah Kabupaten/kota di Maluku.
2) Pemindahan ibukota Provinsi ke Makariki bukan merupakan agenda yang mendesak, sehingga perlu dipikirkan langkah yang lebih tepat;
3) Jika dipaksakan maka pemindahan ibukota ke pulau seram lebih bernuansa politik, balas budi dan sangat berpotensi terjadi kebocoran anggaran jika tidak diatangani dengan manajemen konstruksi yang benar
4) Masih banyak agenda pembangunan lain yang harus diprioritaskan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, inflasi, masalah lemahnya infrastruktur dan lain sebagainya.
5) Masalah kepadatan Kota Ambon, dapat diatasi dengan mengembangkan Jazirah Leitimur Selatan, sebagai Ambon III, dengan pembangunan baik infrastruktur, maupun kegiatan ekonomi dan pemerintahan lainnya, seperti pemindahan Dinas Pertanian dan Dinas PU, Dinas Kehutanan di wilayah Leitimur. (**)
