AMBON,MRNews.com.- Menjawab polemik yang beredar terkait pembangunan rumah dinas pegawai di kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 lalu. dinilai tidak tepat sasaran karena berbagai alasan tertentu, kini ditanggapi serius oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Maluku Barat Daya, Rein Kainama.
Kepada wartawan di Ambon, Kamis kemarin Kainama menjelaskan, Tahun 2017 lalu, pihaknya menerima bantuan DAK Afirmasi dari pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. yang diperuntuhkan untuk pembangunan 130 unit rumah,dengan perincian satu rumah mendapatkan dana Rp. 30 juta.
“Tahun lalu, kita terima Rp. 130 juta, untuk membangun rumah, bantuan dana tersebut dikhususkan bagi daerah perbatasan, terluar, dan tertinggal. yang perbatasannya berada di pulau Moa yang terdiri dari sembilan desa di Kelurahan Tiakur.
Tambahnya, tahun 2017 lalu sempat terjadi relokasi dan penggusuran di kota Tiakur, lantaran lahannya harus dijadikan sebagai perumahan dinas.
dasar pemberian bantuan tersebut didasarkan atas pertimbangan adanya korban dari dampak pembangunan.
Sesuai dengan Juknis Nomor 33/PRT/M/2016 tentang pedoman teknis penyelenggara DAK bidang Infrastruktur yang ditetapkan sejumlah kriteria adalah berdasarkan pendapatan harus dibawah UMP provinsi, kedua masyarakat juga harus punya lahan untuk membangun rumah, kemudian harus mempunyai keswasadayaan , dibarengi dengan niat untuk membangun.
jelas Kainama, dampak yang ditimbulkan tidak pandang bulu, mau berkeluarga atau tidak, tetapi mereka adalah anak MBD, bekerja di MBD dan menetap di MBD. karena itu, diberikan juga kepada pegawai kontrak.
“Apa yang kita buat, juga dengan dasar kemanusiaan karena mereka juga adalah korban dari dampak pembangunan, karena itu kami bantu,” jelas kainama.
Ketika bahan telah tersedia, tentu sudah harus ada Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) agar dapat memantau dan melayani masyarakat.
Ditanya soal adanya jual-menjual rumah yang dibangun tersebut, Kainama menyatakan,dari hasil verifikasi, ternyata orang yang menerima bantuan itu, sudah pindah ke Irian. Sehingga memberikan rumah tersebut kepada keluarganya. dan saat selesai membangun pada Bulan desember lalu juga telah diserahkan kepada penerima. dengan demikian bukan lagi kewenangan DPRKP
Kainama mengakui,masih terdapat banyak rumah di Kabupaten MBD yang belum dapat dijangkau secara menyeluruh oleh dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat, daerah dan kabupaten guna mengatasi masalah kemiskinan di daerah ini.
Diharapkan Tahun 2018 ini, kabupaten MBD akan sukses dalam pelaksanaan DAK sebanyak ratusan unit yang dibiayai oleh pempus.(MR-06)
