AMBON,MRNews.com,- Ketua DPW PPP Maluku, Syarif Hadler menyatakan, dirinya sudah instruksikan kepada seluruh pengurus PPP di semua jajaran, untuk amankan keputusan DPP di Pilgub Maluku yang merekomendasi Irjen Pol Murad Ismail-Barnabas Orno (MasBro) sebagai Cagub-Cawagub Maluku.
Akan tetapi, bahwa kemudian ada dinamika di bagian paling bawah partai dengan melakukan gerakan-gerakan spontanitas dan responsif atas kecintaan terhadap partai kepada calon lain, tentu itu diluar kendali dan kemampuannya dan pengurus partai.
“Bagi pengurus partai, saya harap amankan rekomendasi partai. Kalau untuk lapisan, konstituen paling bawah, saya khan tidak bisa mengendalikan secara paksa untuk dukung. Karena kalau mereka dipaksakan mendukung, bisa merusak soliditas dan kepentingan partai di 2019 yang akan datang,” tukas Hadler kepada awak media di Balai Rakyat Belakang Soya, Rabu (16/01).
Menanggapi pertanyaan media soal ketidakhadirannya sewaktu pendaftaran paslon ke KPU, Hadler minta jangan disalah tafsirkan ke hal lain. Karena agenda yang dijalani sebelumnya di luar daerah, sudah terjadwal jauh hari. Apalagi, tidak ada masalah juga kalau DPP yang sama-sama untuk mengganti mendaftar ke KPU, karena aturan memungkinkan itu.
Dampaknya, beredar kabar di publik kalau DPP telah memecatnya sebagai pimpinan wilayah dan beberapa pengurus karena membangkang. Maka, menurut mantan anggota DPRD Maluku dua periode ini, kalaupun ada tindakan pemecatan dari DPP terhadapnya, sebagai aparat partai Hadler siap menerima konsekuensi. Nu
“Sebagai aparat partai saya siap saja kapanpun untuk diberhentikan DPP. Namun, saya merasa selama ini tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Ingat, jangan disalah tafsirkan seolah-olah DPP datang mendaftar lalu kemudian secara otomatis saya dipecat. Jangan. Tidak secara otomatis. Sebab kalau saya dipecat dari ketua DPW, mesti banyak orang juga harus dipecat dalam proses-proses kemarin (Pilwakot-red). Dalam aturan partai jelas lah,” tegas Wakil Walikota Ambon ini.
Artinya, sambung Hadler DPW tidak membangkang keputusan DPP. Apalagi, sudah ada instruksi untuk amankan keputusan partai ke pengurus di semua tingkatan.
“Kalau kita bicara soal pembangkangan, koordinator wilayah (Korwil) PPP Maluku, Rovik Affifudin juga membangkang dalam proses kemarin di Pilwakot. Mereka harus dipecat duluan baru saya. Sampai saat ini pun belum ada yang namanya pemecatan,” pungkasnya. (MR-05)
