AMBON,MRNews.com,- Pembangunan kependudukan yang sementara dilaksanakan di Kota Ambon, tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon semata-mata, namun merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Sebagai wujud kepedulian terhadap permasalahan tersebut, maka Pemkot Ambon berupaya merangkul dan mendorong berbagai komponen yang ada didalam masyarakat, baik para tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi maupun generasi muda yang terhimpun dalam koalisi kependudukan kota Ambon, forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera dan kependudukan (Fapsedu), serta koalisi muda kependudukan kota Ambon sebagai mitra pemerintah, yang hari ini dilakukan pertemuan,” tandas Walikota Ambon, Richard Louhenapessy melalui Asisten III Sekkot, Romeo Soplanit saat membuka pertemuan tersebut di lantai 2 Balaikota Ambon, Senin (30/4).
Karenanya, pertemuan tersebut diharapkan Soplanit dapat menghasilkan berbagai pikiran atau konsep yang berarti, yang dapat mengembangkan tugas-tugas koalisi kependudukan kota Ambon, Fapsedu kota Ambon dan koalisi muda kependudukan dalam menunjang Pemkot Ambon menyelesaikan berbagai masalah kependudukan di kota Ambon, terutama menunjang keberhasilan program kampung Keluarga Berencana (KB), dengan berbagai intervensi program yang dilakukan di kampung KB itu sendiri.
Pasalnya, menurut Soplanit, penduduk sebagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan dan juga menentukan masa depan suatu bangsa.
“Masalah kependudukan merupakan issu yang sangat aktual dan mendapat perhatian dunia, melalui berbagai pembahasan, yang kemudian tertuang dalam kesepakatan-kesepakatan internasional yakni Sustainable Development Goals (SDGs) yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 capaian sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi,” beber mantan Plt Kadis Pendidikan kota Ambon itu.
Lebih lanjut tambah Soplanit, perhatian pemerintah terhadap masalah kependudukan melalui berbagai komitmennya yakni melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian telah diimplementasikan melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan, terutama yang dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo dengan menetapkan 9 agenda prioritas (Nawacita) Kabinet Kerja yang pro kependudukan.
“Dimana agenda prioritas ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran, agenda prioritas kelima yaitu peningkatan kualitas hidup manusia dan prioritas kedelapan melakukan revolusi karakter bangsa,” tutup Soplanit. (MR-05)
