2020, Semua Sekolah di Ambon Harus Terakreditasi

AMBON,MRNews.com,- Di tahun 2020 mendatang seluruh sekolah baik SD maupun SMP sudah harus terakreditasi. Jika tidak maka pengurusan mereka tidak dapat dilakukan di kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dalam hal apapun. Tak hanya itu, juga berdampak kepada bantuan untuk sekolah. Hal tersebut dibeberkan Kepala Dinas Pendidikan kota Ambon Fahmi Salatalohy.

“Jadi sekolah yang tidak akreditasi di tahun 2020, mereka punya segala urusan tidak di proses di kementerian, terutama terkait dengan dana dana alokasi khusus (DAK), yakni dana DAK afirmasi atau untuk anggaran bagi sekolah terpencil dan dana DAK kinerja. Sehingga seluruh sekolah sudah melakukan proses akreditasi,” ungkap Fahmi kepada awak media di Ambon, Jumat (20/9/19).

Untuk kedua anggaran DAK tersebut, menurut Fahmi di kota Ambon sendiri ada 10 sekolah yang menerima anggaran DAK tersebut yakni DAK afirmasi diterima oleh SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 16, sedangkan DAK kinerja diterima oleh delapan (8) sekolah dasar (SD). Penerimaan dana ini dikarenakan sekolah-sekolah tersebut dalam melaksanakan dana BOS selalu baik, terutama pada penginputan data.

“Kesepuluh sekolah ini, mereka lebih siap untuk menginput data-data laporan dana BOS dua tahun terakhir, dan sekolah dianggap baik dan bermutu sehingga mereka bisa dapat bantuan itu,” akui Fahmi.

Dirinya mengakui, saat ini sebanyak 208 SD yang ada di kota Ambon sedang melakukan proses akreditasi. Sedangkan untuk tingkat SMP sendiri seluruhnya sudah terakreditasi yakni sebanyak 58 sekolah. “Untuk proses akreditasi, tahun ini semua SD sementara proses akreditasi. Sedangkan tingkat SMP sudah tuntas dilakukan,” bebernya.

Menyangkut dengan hasil, Fahmi akui pihaknya sementara melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, sebab tim penilai sendiri dari provinsi. Diharapkan hasilnya sudah bisa kelar di tahun ini atau lebih cepat pun lebih baik.

“Hasilnya belum keluar. Sehingga kami tidak tahu mana yang akreditasi A,B dan C. Tapi kita terus melakukan koordinasi, karena dari provinsi yang jadi tim asesor atau tim penguji,” demikian Fahmi. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *