AMBON,MRNews.com,- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo-Sandi) Kota Ambon memastikan, terkait dengan apa yang disampaikan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy beberapa hari lalu tentang pemasangan Circuit Closed Television (CCTV) di Kota Ambon pada pusat-pusat strategis aktivitas masyarakat maupun di sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS), sebenarnya dalam rencana strategis (Renstrat) Dinas Kominfo dan Persandian, sudah menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti karena telah masuk dalam Renstra
“Memang, target kita baru dilaksanakan di tahun 2019. Karena CCTV ini bukan saja terkait dengan persoalan memantau persampahan di kota Ambon, tetapi juga terkait dengan soal keamanan Kota Ambon hari ini dan kedepan, pasca pergolakan akis terorisme yang akhir-akhir ini mendera di sejumlah daerah di Indonesia. Sehingga harus didukung oleh infrastruktur CCTV yang memadai. Intinya, soal itu sudah pasti kita tindaklanjuti,” tandas Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Joy Adriansz kepada Mimbar Rakyat di ruang kerjanya, Rabu (30/5/2018).
Pasalnya pemasangan CCTV menurut Adriansz, gunanya adalah jaminan keamanan dan kedua terkait dengan persoalan ketertiban kota dan ketiga soal pemantauan kota secara utuh. Karenanya, meski dalam Renstra itu terancang di tahun 2019, tetapi dengan memperhatikan kondisi yang ada saat ini dan situasi keamanan maka CCTV harus menjadi prioritas sekarang, terutama pertimbangan keamanan.
Sehingga sebagai dinas teknis, kata Adriansz, pihaknya sudah menyampaikan telaah kepada Walikota soal pemasangan CCTV tersebut baik untuk pemantauan keamanan maupun untuk pemantauan TPS di kota Ambon. Dimana khusus soal TPS, ada dua hal yang dinas berikan telaah kepada Walikota untuk menjadi pertimbangan yakni pemasangan CCTV atau Detector. Sedangkan khusus CCTV, akan dipakai untuk layanan keamanan kota.
“Pertama itu, kalau kita memasang CCTV untuk setiap TPS tentu membutuhkan kamera dalam jumlah yang banyak. Karena itu harus disesuaikan dengan total TPS yang ada. Kedua, kita usulkan untuk pemasangan detector. Sehingga ketika detector itu menunjukkan bahwa volume sampah di TPS sudah full, otomatis sistem akan membaca. Jadi dia semacam aplikasi yang kita buat dan deteksi ketika TPS sudah penuh. Dengan demikian, kita bisa memobilisasi mobil sampah yang ada dekat dalam jangkauannya untuk bisa mengangkut sampah pada TPS itu,” bebernya.
Bila melihat dari sisi penganggaran, menurutnya lebih murah memasang detector. Selain itu juga pada setiap mobil sampah akan dipasangan GPS yang gunanya untuk memantau pergerakan mobil sampah. Dimana ketika detector menunjukkan ada TPS sudah full, maka dinas lingkungan hidup dan persampahan akan lebih mudah memantau mobil sampah mana yang sesuai dengan pembacaan data GPS, berdekatan dengan lokasi TPS dimaksud. Sehingga mobilisasinya lebih mudah dan efisien.
“Telaah soal pemasangan dan anggaran CCTV dan Detector itu juga akan diusulkan dan dibahas dengan badan anggaran DPRD karena belum masuk dianggaran murni. Apalagi baru diajukan ke Walikota, nanti menunggu persetujuan beliau yang mana. Sehingga kita berharap dalam waktu dekat, telaah ini akan dirangkum oleh Bappeda guna selanjutnya disampaikan kepada DPRD sehingga bisa dibahas. CCTV bagi layanan keamanan menjadi prioritas karena hasil koordinasi dengan pihak keamanan, salah satu kelemahan kita adalah aspek pemantauan keamanan. Padahal di kota-kota besar, sudah pasang CCTV,” pungkasnya. (MR-05)
