AMBON,MRNews.com,- Pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kota Ambon 14 orang telah terpapar Covid-19. Ini setelah tambahan satu lagi pegawai terkonfirmasi.
Atas kondisi itu, Walikota Ambon Richard Louhenapessy telah memerintahkan lagi agar proses pelayananan secara langsung di kantor ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan dan dialihkan ke pelayanan outdoor/luar ruangan.
“Tambah 1 jadi sudah 14 orang. Jadi tadi pa Walikota sudah perintakan untuk tutup kantor Disdukcapil sementara waktu karena yang terpapar sudah banyak dan dialihkan keluar,” tandas Plt Kadisdukcapil Kota Ambon Selly Haurissa kepada awak media di Balaikota, Selasa (8/9).
Namun usulan Walikota itu, menurut Selly, nanti akan dipertimbangkan lagi atas beberapa alasan mendasar. Apakah mungkin dibagi pelayanan bagi KTP dan KK nanti di Tribun Lapangan Merdeka, sementara akte kelahiran tetap di kantor.
“Katong lagi atur ulang dulu karena penerimaan musti ada pembagian lagi. Apakah di tribun atau kantor. Kantor sudah tutup Rabu lalu-Jumat untuk sterilisasi. Kemarin HUT kota tidak buka. Tadi buka hanya terlalu banyak masyarakat, makanya sementara diclosed,” sebut Selly.
Untuk pelayanan diluar kantor tegasnya, belum bisa dipastikan dimulai kapan, sebab harus lihat kondisi tribun dan atur teknisnya. Apakah ada jaringan internet atau tidak. Sebab dalam pelayanan online perlu kabel/jaringan VPN.
“Kalau tidak ada itu katong tidak bisa pelayanan. Sebab datanya terintegrasi dari pusat, by online. Nanti katong usahakan. Yang jelas pa Walikota mau di tribun karena besar dan terbuka. Tapi dilihat jaringan internet lagi, sangat penting. Kalau tidak ada, tidak bisa biar bagaimana pun,” tutur Selly.
Terpisah, anggota komisi I DPRD kota Ambon James Maatita mendukung kebijakan pelayanan Dukcapil sementara dialihkan diluar. Sebab lokasi kantor tidak maksimal dengan masyarakat banyak tiap hari untuk pengurusan administrasi kependudukan dan pegawai yang sebagian sudah terpapar.
“Jangan ambil resiko. Sebaiknya memang sementara pelayanan diluar kantor agar lebih efektif dan meminimalisir potensi penyebaran Covid-19. Teknisnya diatur dinas. Yang pasti harus memastikan kepentingan masyarakat terlayani,” ingat Maatita di Baileo Rakyat Belso, Selasa. (MR-02)
Comment