AMBON,MRNews.com,- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai event politik selalu identik dengan netralitas baik TNI/Polri, penyelenggara, aparatur sipil negara (ASN) didalamnya guru sebagai sentra penggerak.
Hal ini jualah yang ditekankan Gubernur Maluku Murad Ismail saat mengukuhkan tiga penjabat sementara (Pjs) Bupati MBD, Aru dan SBT di kantor Gubernur, Sabtu (26/9).
“Pjs harus menunjukkan integritas dan tidak boleh memihak siapapun, terutama ASN dikendalikan betul. Jadi kalau ada ASN yang main-main di Pilkada, lapor kita. Saya sudah bicara dengan MenPAN RB, kita siap membawa ke ranah hukum,” tegas Murad.
Karena tiga Pjs Bupati Melky Lohy, Rosida Soamole dan Hadi mempunyai integritas yang luar biasa maka Gubernur mintakan hal ini dijaga betul yakni netralitas dan tidak boleh memihak kepada siapapun terutama guru-guru apalagi guru SMA.
“Bicara baik-baik saja kalau mereka tidak ikuti, kita segera tarik dari daerah dan dipindahkan ke tempat lain. ASN apalagi guru-guru SMA yang tidak netral, saya habisin, bos. Saya komitmen untuk itu karena saya tidak suka. Adu gagasan lah,” tutur mantan Dankor Brimob Polri.
Murad juga harapkan, ketiga Pjs membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri dalam tugasnya secara baik, jujur dan adil. Serta dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna menjamin Kamtibmas terutama potensi gesekan antar pendukung Paslon yang sarat berita hoax, kampanye hitam, isu SARA, money politik.
Pastikan pula OPD/ASN tetap berkinerja, tidak ada melakukan penghentian kerja hanya karena peralihan pimpinan sementara. Juga bersinergi dengan KPU dan Bawaslu agar selama masa kampanye, Inpres nomor 6/2020 tentang penegakkan disiplin dan penegakkan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 berlangsung secara baik.
“Seorang Bupati jika mau terpilih harus adu gagasan, visi misi. Memberikan janji bisa atau tidak memberi yang terbaik, itu yang dipilih. Bukan karena something raja-raja, kepala-kepala desa, guru-guru/ASN yang dikerahkan. Soal penanganan Covid-19, pastikan agar tidak menimbulkan klaster baru di Pilkada,” pungkasnya. (MR-02)
Comment