AMBON,MRNews.com,- Pengawasan penerapan protokol kesehatan (Prokes) di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon bukanlah kewenangan Satgas Covid-19 Kota Ambon, namun itu tanggungjawab dari pihak pelabuhan, Pelindo.
“Memang pelabuhan Yos Sudarso berada di Kota Ambon, tapi secara kelembagaan untuk memantau penerapan Prokes di pelabuhan itu bukan kewenangan kita,” ingat koordinator fasilitas umum Satgas Covid-19 Kota Ambon Richard Luhukay.
Penerapan Prokes di Pelabuhan Yos Sudarso diakui Luhukay, sudah pasti merujuk pada ketentuan yang diatur oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia. Sehingga penting bertanya ke pihak pelabuhan kenapa pengawasan Prokes lemah disana.
“Silahkan tanya ke Pelindo, mengapa penerapan Prokes disana terkesan lemah. Padahal ketentuan-ketentuan terkait Prokes Covid-19 setahu kita telah diberikan untuk diterapkan bagi pelabuhan dan bandara di Indonesia, termasuk Maluku, dan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon,” tegasnya.
Masalah menekan dan memutus mata rantai pandemic Covid-19 menurut Luhukay, bukan hanya menjadi tugas Pemkot saja. Namun ini merupakan tanggungjawab seluruh elemen baik swasta, akademisi, pemerintah, media, masyarakat termasuk HMI yang biasa disebut Pentahelix.
“Kewenangan penuh penerapan Prokes di Pelabuhan Yos Sudarso, tanyakan pada Pelindo, Sabandar, atau Satgas Provinsi, sebab itu kewenangan mereka. Kita tidak mungkin masuk wilayah orang lain sembarangan,” urai Kadispora Kota Ambon itu di Balaikota, Kamis (15/4).
Karena itu, Luhukay meminta apabila ada penyataan salah satu OKP di Ambon yaitu HMI yang menilai penerapan prokes di pelabuhan Yos Sudarso tidak berjalan baik akibat kelalaian Satgas Covid-19 Kota Ambon perlu ditinjau sebab sangat keliru.
“Kalau ada yang bilang banyak penumpang tidak taat Prokes, jangan salahkan Satgas, tapi tanyakan ke Pelindo. Itu kewenangan mereka. Bukan kami tidak bisa bekerja, kalau kami tidak bisa bekerja kemungkinan kasus di Ambon akan meningkat,” kunci Luhukay. (MR-02)
Comment