AMBON,MRNews.com,- Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon menyatakan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) tak lagi mempersoalkan besaran persentase didapat terkait partisipating interest (PI) pengelolaan Blok Masela.
Sebab pihaknya kini dan akan terus fokus berjuang serta mendorong agar peraturan menteri (Permen) ESDM nomor 37 tahun 2016 segera bisa dilakukan perubahan.
“Saya tidak mempersoalkan besaran persentase. Sebab perjuangan kita soal PI 10 persen adalah untuk mengubah permen ESDM nomor 37 tahun 2016,” tegas Fatlolon saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Maluku tahun 2020 di Swissbell-hotel Ambon, Kamis (22/4).
Dikatakan Fatlolon, saat ini Menteri ESDM Arifin Tasrif tengah melakukan perubahan terhadap Permen itu. Bahkan dalam beberapa kali rapat dengan Arifin dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, telah dibentuk tim revisi Permen.
“Ketika ada perubahan Permen, maka disitu ada pembagian PI untuk provinsi dapat berapa, kabupaten Tanimbar dan kabupaten/kota lain dapat berapa?. Pentingnya disini bahwa keputusan pemerintah pusat nanti untuk KKT dapat berapa itu yang harus kita syukuri,” jelasnya.
Pasalnya, sebelum perubahan Permen ESDM tersebut, Tanimbar diakui Fatlolon, tidak mendapat jatah apa-apa. “Jadi 1 persen, 2 persen, 3 persen kita bersyukur. Apapun keputusan pemerintah pusat dan provinsi kita syukuri,” tegas politisi NasDem itu.
Ditambahkan Fatlolon, pihaknya berjuang sedari awal hingga saat ini untuk mendapatkan porsi tanpa mengabaikan aturan yaitu agar Permen ESDM dirubah agar ada keadilan dirasakan. Apalagi Blok Masela 100 persen dibangun dan fasilitasnya ada di Tanimbar.
“Tidak ada satu batang pipa pun di kabupaten lain. Maka KKT tak luntur untuk berjuang agar Permen ESDM bisa dirubah. Kita wajib menunggu keputusan pemerintah pusat,” demikian mantan anggota DPRD Kota Sorong.
Mengenai program prioritas yang diusulkan ke provinsi dalam Musrenbang agar bisa ke KKT pada 2022 Fatlolon tambahkan, yaitu tentang infrasturktur serta program-program pemberdayaan terutama dibidang perikanan dan pertanian. (MR-02)
Comment