AMBON,MRNews.com,- Pandemi Covid-19 yang masih melanda Provinsi Maluku, diharapkan tidak jadi bahan eksploitasi berkaitan kepentingan pelaksanaan Sidang Sinode (SS) Gereja Protestan Maluku (GPM) ke-38 yang direncanakan berlangsung pada 7-14 Februari 2021, seiring isu merebak peserta Sidang harus Swab tes.
Ketua DPD GAMKI Maluku Leunard Heppy Lelapary mengungkapkan, dalam gumulan dan atensi bersama warga GPM, tentunya momen Sidang ke-38 Sinode GPM mesti dipandang sebagai sarana menghadirkan Syaloom Allah dalam menata layani dirinya (baca: GPM) dan alam alam semesta (realitas lingkungan hidup, sosial, politik, ekomomi dan lain sebagainya).
Untuk itu sebagai sebagai warga jemaat khususnya pemuda gereja, GAMKI kata Lelapary, merasa bertanggungjawab dalam mengkritisi dan mengawal proses Sidang Sinode agar berjalan sesuai mekanisme dan harapan seluruh komponen.
Sebab GPM bukan hanya milik warganya tetapi GPM hadir untuk tanggungjawab lebih luas.
“Disela-sela amatan yang kami lakukan, ada desas desus yang dihembuskan bahwa ada upaya untuk melakukan Swab terhadap seluruh peserta Sidang Sinode. Sementara kita tahu bersama, kehadiran peserta sudah melalui mekanisme prokes dari masing-masing daerah,” tegasnya dalam rilis yang diterima media ini, Senin (25/1/2021) malam.
Atas desas-desus itu, menurut Lelapary, pertanyaan menggelitik kemudian muncul adalah apa substansi dari Swab yang ingin dilakukan. “Karena itu kami menduga, jangan-jangan situasi Pandemi ini dieksploitasi untuk
kepentingan politik tertentu,” jelas dosen FKIP Unpatti itu. Pasalnya, berkaca dari pengalaman pelaksanaan Kongres Angkatan Muda GPM (AMGPM) yang baru diselenggarakan beberapa waktu lalu, sebagai ketua panitia Kongres, Lelapary mengaku, semua protokol kesehatan (Prokes) ditempuh tanpa lakukan Swab terhadap peserta.
Untuk itu pihaknya meminta agar semua peserta Sidang Sinode jangan mau di-Swab tes untuk kepentingan-kepentingan yang terselubung.
“Jangan-jangan isu Swab yang kami dengar dimana akan dilakukan Swab kepada semua peserta, semata-mata hanya upaya mengulur atau menunda waktu pelaksanaan Sidang Sinode demi melanggengkan kepemimpinan Sinode saat ini,” duga Lelapary.
GAMKI kata dia berharap, cara-cara seperti ini jangan sampai terjadi. Sebab GPM adalah milik bersama. Sehingga apa yang disampaikan ini sebagai wujud kecintaan GAMKI khususnya terhadap Gereja.
“Maka itu, bagi pak ketua MPH Sinode GPM, kami harapkan agar bijaksana dalam melakukan proses alih kepemimpinan yang akan digelar pada 7-14 Februari 2021 nanti,” kuncinya. (MR-02)
Comment