by

Soroti Statemen Gubernur, GMKI: Sekali Anti Kritik, Tetap Anti Kritik

AMBON,MRNews.com,- Pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail saat pelantikan pengurus Ikatan Alumni Universitas Pattimura (IKAPATTI), Selasa (27/4) terkait dana pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 700 Miliar oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang jadi bincangan publik disoroti Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Manakala, pada kesempatan itu mantan Kapolda Maluku itu tegaskan bahwa, tidak ada satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) manapun yang harus minta pertanggungjawaban realisasi dana pinjaman itu kepada dirinya.

Sebab dirinya hanya bertanggungjawab ke pemerintah pusat dan diawasi penegak hukum, Kejaksaan dan Polri, bukan kepada organisasi masyarakat tertentu.

Ketua GMKI Cabang Ambon Josias Tiven menilai, statement tersebut menunjukan dan memberi fakta ke publik bahwa memang Murad Ismail adalah Gubernur yang anti kritik. Juga menyimpulkan sosok mantan Dankor Brimob Polri itu masih menerapkan prinsip kemiliteran masuk di birokrasi.

“Ini tentu membuat kami GMKI Cabang Ambon kecewa terhadap statement bapak Gubernur yang secara tidak langsung mengkebiri hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Artinya sekali anti kritik, tetap anti kritik,” sesal Tiven saat diwawancarai Mimbarrakyatnews.com di Ambon, Kamis (29/4).

Sebagai civil society, GMKI kata dia, perlu tegaskan Gubernur itu dipilih rakyat Maluku. Sehingga pengawasan serta fungsi kontrol terhadap setiap kebijakan yang diambil pemerintah agar tidak ada penyimpangan, merupakan bagian daripada hak masyarakat Maluku.

“Jadi anda (Gubernur Maluku-red) jangan batasi ataupun melarang siapapun menyampaikan aspirasi, kritikan. Sebab Undang-undang menjamin itu, kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat didepan umum. Masa UU menjamin, Gubernur mau larang,” tegas alumnus Politeknik Ambon itu.

Menurutnya, masyarakat punya hak untuk menanyakan terkait dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 700 Miliar yang dipinjam Pemprov Maluku dari PT. SMI, karena uang itu dipinjam atas nama rakyat dan peruntukannya untuk rakyat.

Sehingga Pemprov harus transparan dalam penggunaan dana tersebut agar masyarakat tahu bahwa jelas sasarannya untuk kepentingan mereka dan pembangunan didaerah, bukan sebaliknya.

“Penggunaan dan pemanfaatan dana PEN oleh Pemprov Maluku-pun jauh daripada konsep program dana PEN itu sendiri. Pemprov lebih fokuskan terhadap pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

“Yang menjadi pertanyaan kami GMKI Cabang Ambon, apakah pembangunan infrastruktur akan berdampak atau dapat memulihkan ekonomi masyarakat?. Padahal proyek-proyek yang sementara dikerjakan ini pun sangat tidak berdampak terhadap pemulihan ekonomi masyarakat,” sambung Tiven.

Contoh kecil kata dia, adalah proyek trotoar diseputaran Kota Ambon. “Coba Pemprov jelaskan secara ilmiah dan rasional dampak ekonomi yang ditimbulkan dari proyek trotoar. Justru proyek trotoar ini membahayakan pejalan kaki karena lincin,” ingatnya.

Oleh karena itu, menurutnya, bisa disimpulkan pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai dana pinjaman dari PT SMI, tidak berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat di provinsi Maluku.

Hal tersebut disebabkan karena dalam proses perencanaan pemanfaatan dana itu, baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dilibatkan secara penuh sesuai kewenangan masing-masing.

Akhirnya proyek tersebut tidak bermanfaat bagi upaya pemulihan ekonomi masyarakat.

“Masukan saja kepada Pemprov Maluku agar mampu melihat beberapa sektor yang harus menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Maluku. Agar masyarakat sebagai sasaran utama, dapat merasakan dampak dari dana PEN 700 miliar tersebut,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed