AMBON, MRNews.com.- Aksi main hakim sendiri dipertontonkan oleh oknum anggota marinir Lantamal IX Ambon, terhadap warga RT 006/RW 02, Desa Latta, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Minggu (13/12) dini hari sekitar pukul 01.30 WIT.
Ironisnya, aksi premanisme oknum anggota Marinir kuat dugaan dibawah kendali minuman keras. Miris jika hal ini ditunjukan seorang prajurit.
Padahal sebagai prajurit mestinya menjadi pengayom dan contoh yang baik bagi masyarakat bukan berlagak preman. Sikap ini jelas menodai Sapta prajurit dan tidak patut untuk dijadikan contoh apalagi pengayom.
Karena itu, Anggota DPRD Maluku, Benhur Watubun mengecam keras aksi premanisme yang ditunjukan seorang prajurit terhadap warga sipil.
“Kasus ini sangat disesalkan karena telah menciderai sapta prajurit sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,” tegas Watubun kepada wartawan, di kantor DPRD Provinsi Maluku, Senin (14/12).
Tagal itu, dirinya mendesak Komandan Pangkalan Utama TNI-AL (Danlantamal) IX Ambon, Laksma TNI Eko Jokowiyono untuk memberikan sanksi tegas, sesuai dengan aturan disiplin internal TNI AL.
“Kalau kita lihat, inikan warga sipil. Ada aparat keamanan dalam hal ini kepolisian, yang harus bertanggung jawab di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Kalau mereka main hakim sendiri, ya bagaimana daerah ini. Tidak boleh ada sikap dan tindakan dari oknum-oknum prajurit seperti itu” beber Watubun.
Dirinya meminta Danlantamal untuk melakukan pembinaan dan diberi sanksi tegas agar menjadi contoh bagi yang lain agar tidak lagi terjadi. Menurutnya, tindakan yang dibuat tersebut tidak terpuji.
Bahkan aksi-aksi tidak terpuji yang mengganggu keamanan warga juga disoroti Komisi I DPRD Provinsi Maluku yang telah menerima surat masuk, terkait dengan konflik yang terjadi di kawasan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, dan OSM.
“Nanti setelah pimpinan komisi datang, kita akan segera menggelar rapat, untuk memastikan koordinasi agar seluruh masalah yang menganggu kamtibmas ini harus dituntaskan. Apalagi menjelang hari raya keagamaan, seperti Natal dan Tahun Baru. Yang kita inginkan adalah daerah ini aman,” tandas politisi PDI Perjuangan yang terbilang vokal.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Polda Maluku maupun Kodam XVI/Pattimura bahkan secara khusus, dia mendesak agar kepala asrama di OSM harus diganti karena ada dugaan pembiaran yang sengaja dilakukan.
“Peristiwa ini bukan baru satu kali terjadi, namun kejadiannya sudah berulang-ulang. Dan berdasarkan pengamatan saya, ada dugaan pembiaran. Mestinya sebagai kepala asrama itu, yang bersangkutan harus bertanggung jawab, dan mengkoordinasikan perihal kejadian-kejadian yang terjadi itu. Kenapa? Karena lokasi kejadian, berdekatan dengan asrama militer,” demikian Watubun. ( MR-01)
Comment