AMBON,MRNews.com.- Rapat Tim I penanganan Covid-19 DPRD Maluku kembali memanggil Dirut RS yang menangani pasien dengan terinidikasi covid-19 terkait tunggakan insentif tenaga medis yang belum dibayarkan padahal sudah hampir tutup tahun anggaran 2020.
Kepada media di DPRD Maluku, Ketua Tim I Melkianus Sairdekut mengaku, jika dari pembahasan diketahui insentif tenaga medis yang dibayarkan dengan menggunakan dana APBN baru dibayarkan hingga bulan Mei. Sementara dibulan Desember akan dibayarkan insentif bulan Juni dan Juli tahun 2020.
Kendati begitu, Sairdekut memastikan tunggakan insentif tenaga medis akan segera dibayarkan.
Mengingat waktu tutup tahun anggaran semakin dekat karena menggunakan anggaran pusat maka Tim I akan mengundang Sekda Maluku dan Kabag keuangan Provinsi Maluku untuk memastikan insentif tenaga medis dari bulan Agustus hingga bulan November mesti segera dibayarkan.
Sayangnya, Tim I tidak mengantongi berapa jumlah tenaga medis yang mendapat insentif dengan total anggaran yang mesti dibayarkan.
Padahal masalah tunggakan insentif tenaga medis terus dibahas secara kontinyu antara Tim I, pihak RS dan Dinas Kesehatan sejak beberapa bulan lalu. Namun tidak menuai hasil maksimal sebab Kemeterian kesehatan melalui Dinas kesehatan belum bisa melunasi tunggakan insentif tenaga medis hanya karena masalah data dari pihak rumah sakit.
Sairdekut yang didesak soal evaluasi kinerja Kadis Kesehatan mengatakan jika pihaknya masih fokus untuk membahas kepastian pembayaran insentif tenaga medis.
“Nanti juga kita bahas tapi yang terpenting sekarang adalah memastikan agar hak-hak tenaga medis segera dibayarkan dengan membicarakannya bersama Sekda pada hari Kamis (18/12)” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Turaya Samal menekan agar tunggakan insentif yang hanya karena masalah adminitrasi agar segera dibayarkan.
Bahkan dirinya meminta Gubenur Maluku agar mengevalusi kinerja Dirut RSUD Haulussy Ambon dr Rodrigo Limmon dan Kadis Kesehatan Malukudr. Meykal Pontoh.
“Saya juga meminta dalam rapat tadi agar Dirut RSUD Haulussy-Ambon dan Kadis kesehatan Maluku untuk segera dievalusi. Kalau memang hasil evalusi karena kerja yang tidak benar maka baiknya dicopot” ujar Samal di DPRD Maluku. (MR-01)
Comment