Segel Tiga Sekolah Di Nania Kembali Dibuka

AMBON,MRNews.com,- Usai dilakukannya pertemuan bersama antara Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, A.G Latuheru, Kadis Pendidikan Fahmi Salatalohy dan ahli waris pemilik lahan, Ibrahim Parera di ruang kerja Sekkot, Senin (8/7/19), terjadi kesepakatan untuk kembali membuka segel tiga sekolah masing-masing SD 54, SD 55 dan SMP Negeri 16 di Nania Atas, Kecamatan Baguala. Tujuannya proses belajar mengajar bisa berjalan dan anak-anak bisa kembali bersekolah sambil penyelesaian dituntaskan kedua belah pihak.

Kesepakatan lain juga terjadi yakni pembicaraan lanjutan diantara pemerintah kota (Pemkot) dan ahli waris akan dilakukan pada tanggal 20 Juli mendatang terhadap kesepakatan apa yang harus dikerjakan dan laksanakan bersama dengan ahli waris pemilik lahan.

“Tadi saya sudah ketemu pemilik lahan, keluarga besar Parera lewat pa Ibrahim Parera, dan kita sepakat nanti kita akan bicarakan lebih lanjut, untuk kesepakatan apa yang harus kita kerjakan, laksanakan bersama. Saya akan tandatangan surat yang isinya kita akan bicarakan lanjut tanggal 20 Juli tentang langkah-langkah apa yang harus diambil segera. Keluarga besar Parera juga bersedia dengan mempertimbangkan proses pendidikan anak-anak, terutama di SD 54, SD 55 dan SMPN 16 maka beliau dengan kerendahan hati ingin melepaskan “pengumuman” yang ada di sekolah tersebut,” ujar Sekkot kepada awak media di Balaikota usai pertemuan.

Soal ganti rugi lahan, dirinya mengaku sementara baru bicarakan pembukaan segel dan pertemuan lanjutan di tanggal 20 Juli. Sebab alasan proses sehingga penyegelan terjadi sudah disampaikan ke pemerintah. Karenanya, tidak perlu menyalahkan era sebelumnya kenapa tidak ditindaklanjuti permasalahan ini, sebab sekarang bicara kedepan. Dimana era kepemimpinan walikota-wakil walikota saat ini ingin masalah-masalah yang masih terkendala dengan tanah akan diselesaikan seluruhnya.

“Selesaikan itu bisa saja ganti rugi, bisa juga ada kompromi-kompromi. Tetapi semua itu kita akan bicarakan dia lebih tuntas pada tanggal 20 Juli. Sementara soal tiga sekolah di Hative Besar, memang mereka bilang punya tapi sampai sekarang belum ada kekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada masalah, termasuk yang lainnya pun, hanya di Nania saja yang memang harus dituntaskan. Keluarga Parera lewat pa Im sudah bersedia pengumamn dilepas supaya anak-anak bisa belajar. Pa Im juga bukan orang yang tidak paham soal pendidikan,” ujar Latuheru.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jhony Mainake menyatakan, akan memanggil Dinas Pendidikan dan Badan Pengelola Keuangan-Aset Daerah (BPKAD) bersama ahli waris pemilik lahan untuk mendudukan persoalan tanah bermasalah di Nania Atas yang diatasnya dibangun tiga sekolah SD 54, SD 55 dan SMP Negeri 16 yang awalnya disegel, karena klaim oleh ahli waris punya kekuatan hukum. Bahkan soal ganti rugi dari Pemkot ke ahli waris pun, nanti dilihat dan perlu penjelasan karena sudah sejak tahun 2009 dan berlarut-larut hingga 2019.

“Sebentar ada rapat Banggar, nanti kita akan sampaikan ke TAPD Pemkot agar persoalan ini menjadi perhatian serius, keprihatinan kita bersama. Apalagi ada aktivitas di SMP yang seharusnya mereka masuk tetapi sekolah masih disegel sehingga mereka pulang lagi. Ini juga dilema, tapi Pemkot harus siap, pemilik lahan mengklaim dengan bukti dan dasar hukum yang kuat. Apalagi dari temuan komisi banyak sekolah belum ada sertifikat tanah, dimana ada klaim persoalan tanah sekolah yang sudah didirikan. Contoh satu SMP baru di Waiheru, tiga sekolah di Hative Besar,” tegas Mainake usai melakukan on the spot di tiga sekolah tersegel di Nania Atas. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *