AMBON,MRNews.com,- Hari ini seharusnya menjadi momen rekonsiliasi perdamaian antara Negeri Kariu dan Pelauw-Ory Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah pasca pemulangan warga Kariu dari lokasi pengungsian di Negeri Aboru.
Namun momen tersebut sedikit ternodai karena adanya aksi unjuk rasa masyarakat Pelauw-Ory yang tidak menerima warga Kariu kembali ke tanah asalnya sendiri.
Bahkan dari informasi yang dihimpun media ini, ada terjadi pembakaran sejumlah rumah warga Kariu, disaat 600 personil gabungan TNI-POLRI yang dikerahkan dari Ambon sedang pengawalan dan pengamanan pulang warga Kariu dan Negeri setempat.
Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng) Muhammat Marasabessy yang coba dikonfirmasi terkait insiden di Kariu tersebut baik melalui WhatsApp maupun jalur telepon biasa tidak merespons.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail ketika dimintai tanggapannya terkait insiden di Kariu memilih bungkam.
“Nggak, saya Nggak,” singkat mantan Dankor Brimob Polri itu sembari berlalu masuk mobil pasca hadiri pelantikan Ketua DPRD Maluku, Senin (19/12).
Tidak jelas apa maksud statement Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku itu. Namun dari fakta yang terjadi, Murad diduga tak mau tahu menahu soal konflik Kariu dan Pelauw-Ory yang terjadi sejak 26 Januari 2022 lalu, berujung pembakaran rumah dan warga mengungsi 10 bulan lebih di Aboru.
Fakta pertama, pasca konflik tersebut pecah Januari lalu, Murad sekalipun belum pernah turun ke Negeri Kariu maupun Aboru untuk melihat kondisi warga di pengungsian.
Kedua, dalam rapat-rapat penanganan konflik tersebut dan upaya rekonsiliasi, rehabilitasi baik bersama Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP) dan TNI-POLRI serta DPRD Maluku, mantan Kapolda Maluku itu belum sekalipun hadir bahkan memimpin pertemuan.
Dia selalu mengutus Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah (Sekda). Kedua fakta itu sangat berbanding terbalik dengan tugas Gubernur yang sering didengungkannya yaitu “mensejahterakan masyarakat”.
Maupun visi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yaitu “Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, TERJAMIN DALAM KESEJAHTERAAN dan berdaulat atas gugusan Kepulauan” dan misi kelima yaitu meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.
Di tempat yang sama, Raja Negeri Pelauw yang juga Wakil Ketua DPRD Maluku, Rasyad Effendi Latuconsina yang berusaha dikonfirmasi terkait insiden di Kariu itu, tak juga berani keluarkan statement apapun.
Bahkan ketika awak media coba terobos kawalan staf dan koleganya yang mengantar dia ke depan pintu keluar gedung DPRD Maluku, politisi Golkar itu hanya diam, masuk mobil dan berlalu.
Merespons sikap bungkam Gubernur soal Kariu itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku Jance Wenno turut sesali. Sebab selaku Kepala Daerah di Maluku disaat kondisi “force mayor” seperti itu harusnya kepekaan dia lebih tinggi terhadap rakyatnya.
“Kalo soal itu, tanya saja ke Gubernur langsung, kenapa beliau bersikap seperti itu dalam menyikapi persoalan Kariu. Itu kan pertanyaan rakyat dan juga pertanyaan kami anggota DPRD, kan begitu,” tegas legislator Perindo dapil Kota Ambon itu.
“Paling tidak seperti itulah, rakyat harapkan Gubernur memberikan pernyataan. Lalu sekaligus kalau bisa hadir kesana lah untuk mendamaikan. Beliau kan bapak bagi masyarakat Maluku. Datang kesana, meredam warga Pelauw. Berdialog, bangun komunikasi baik apa yang dikehendaki warga agar proses perdamaian disana bisa dirajut, kan begitu,” kuncinya. (MR-02)
Comment