AMBON,MRNews.com,- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon telah melampaui target pendapatan asli daerah (PAD) yang ditetapkan diatas 100 persen per Agustus 2023.
OPD Pemerintah Kota (Pemkot) lainnya pun diminta contohi DPMPTSP dan Damkar dengan berupaya terus menggali potensi PAD yang dimiliki, sehingga target PAD yang dicanangkan bisa tercapai dan tentu menambah pendapatan bagi Kota Ambon.
Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Cristiano Laturiuw menegaskan, sejak awal sebetulnya dalam pidato Penjabat Walikota di DPRD, konsep utama yang lebih diutamakan ialah peningkatan PAD.
“Kalau konsep itu sudah disampaikan, gagasan dan pikiran itu sudah dibicarakan itu berarti dinas-dinas pengumpul atau OPD itu mereka kan juga harus menunjukkan betul-betul kualitas dan kinerjanya mereka, nomor satu soal pencantuman angka-angka yang ditargetkan sebagai bentuk target pendapatan di tahun berjalan tahun anggaran 2023,” pinta Laturiuw.
Menurutnya, OPD pun tidak boleh hanya sekedar mencantumkan angka tanpa berbasis atau berdasar pada potensi-potensi yang betul-betul itu dimiliki.
“Sekarang kalau misalnya kita melihat fakta kebutuhan daerah yang begitu besar, itu berarti OPD pengumpul harus berpikir segera apakah potensi-potensi yang mereka tampilkan sekarang dalam APBD itu apakah itu sudah merupakan representasi perwakilan daripada potensi yang betul-betul ada apa apa belum,” jelasnya.
Manakala dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD Pemkot Ambon lanjutnya, walau tahun 2023 belum berakhir, tapi sampai memasuki triwulan ketiga ini, sudah ada beberapa OPD yang punya pencapaian target pendapatan itu malah sudah melebihi.
Malahan gagasan mereka sudah disiapkan dalam anggaran perubahan 2023 untuk nanti mereka bersedia bahkan sampai dengan 100 % penambahan lagi untuk target pendapatan mereka.
“Model-model seperti ini harus serta-merta diikuti juga teman-teman dinas lain, OPD pengumpul. Bukan sekedar mencantumkan angka, tapi segera berpikir. Nalar mereka sudah harus berjalan untuk melihat apakah angka pendapatan dari sumber yang bermitra, yang beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan kita, apakah sudah betul-betul menggambarkan potensi kita apa belum,” ingatnya.
“Apakah masih ada soal kita masih bisa meningkatkan lagi pendapatan atau tidak. Poin-pohon itu dibicarakan. Kita tidak boleh hanya sekedar mencantumkan angka begitu tanpa menyampaikan gagasan kita yang sebenarnya,” sambung politisi Gerindra itu.
Karena itu berkaca pada beberapa OPD yang sudah melampaui target PAD, bahkan yang sudah bersedia untuk menaikkan pendapatannya di perubahan APBD 2023, ini juga menjadi catatan bagi OPD pengumpul yang lain.
Catatan paling kritis misalnya, pada dinas lingkungan hidup dan persampahan (DLHP). Dimana pencantuman anggaran pendapatan DLHP lebih dari 20 miliar tapi pencapaiannya sampai triwulan ketiga belum sampai 50 persen atau 900 juta per Agustus, sangat kecil.
“Tapi sampai saat ini kami di Banggar juga belum menerima penjelasan resmi dari DLHP terkait catatan-catatan itu,” tegasnya.
Lebih jauh akui Laturiuw, yang terpenting tentu pimpinan OPD khususnya harus berpikir bahwa ini target atau visi dari Penjabat Walikota untuk meningkatkan PAD Kota Ambon. Karena itu harus keluarkan segala macam bentuk, cara dan modelnya seperti apa supaya bisa bicarakan secara bersama di Banggar nanti.
Selain DLHP, catatan juga bagi badan pengelola pajak dan retribusi daerah (BPPRD) terkait pajak air tanah. Dimana kendala terbesar pada soal pengadaan meterisasi, sebab ada perbedaan, kenaikan harga yang terjadi pada satuan meter, sehingga jumlah yang sudah dialokasi tidak mampu dianggarkan atau diselesaikan sebanyak jumlah yang diusulkan.
“Kita rencana kan harus menambah kurang lebih sekitar 100 meteran. Karena pajak air tanah itu kan objek pajaknya cukup banyak, lebih dari 600-an itu tapi belum semua dilengkapi atau dibekali dengan meteran. Harusnya kan gunakan meter agar dalam sisi pembayaran, perhitungannya juga tidak tidak lagi gunakan sistem manual tapi harus betul-betul terukur resmi,” ulasnya.
Begitu juga sorotan pada Dinas Perindustrian Perdagangan (Indag), walau pencapaian mereka sudah sangat baik, tinggi sekali. Namun diharapkan tidak boleh berpuas pada konteks seperti begitu tetapi gali terus, dilihat potensi-potensi pedagang, loss-nya, kios. Apakah sudah terakomodir dan masuk dalam PAD atau belum.
“Kami berharap dengan konsep berpikir seperti itu, bukan sekedar menjadi visi dari Penjabat Walikota saja untuk meningkatkan PAD tapi seluruh dinas di Pemkot Ambon juga punya tanggungjawab yang sama dengan DPRD khususnya dengan Banggar. Agar betul-betul hasilkan angka-angka yang ditampilkan itu menggambarkan potensi kita yang sebenarnya, bukan sekedar mencantumkan angka dari target pendapatan kita,” pungkasnya. (MR-02)
Comment