Ranperda PPNS Masuki Tahap Uji Publik

AMBON,MRNews.com,- Rancangan peraturan daerah (Ranperda) kota Ambon tentang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang dibahas Pansus III DPRD kota Ambon masuki uji publik yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (10/4/19). Uji publik menghadirkan sejumlah stakeholder terkait diantaranya organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, camat, lurah, kepala desa, pimpinan hotel.

Ketua Pansus Ranperda PPNS, Jhoni Wattimena katakan, usai studi banding dan beberapa kali rapat dengan OPD pengusul dan bagian hukum, dipandang Ranperda ini sudah bisa rampung. Namun perlu mendapat masukan dari publik guna membobotinya, sebab usai ditetapkan, wajib semua pihak patuh.

“Ranperda ini berisi 13 bab dan 27 pasal. Terdiri dari ketentuan umum, kedudukan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pengangkatan dan pelantikan, kartu tanda pengenal, pembantu pejabat PPNS, ruang lingkup operasional dan syarat-syarat operasional, pembiayaan, sekretarian, koordinasi, pengawasan dan pembinaan serta sanksi,” tandasnya.

Sebagai OPD pengusul, Kasatpol PP Josias Loppies menilai, PPNS suatu kebutuhan sangat mendesak untuk diperdayakan di lingkungan pemerintah daerah agar dapat melaksanakan penyelidikan terhadap orang/badan pelaku pelanggar peraturan daerah (Perda). Selain itu keberadaan pejabat PPNS Pemkot Ambon pun perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas agar berwibawa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta memberikan legitimasi bagi tindakan pemerintah daerah dalam penegakkan hukum.

“Adanya PPNS bertujuan untuk penegakkan Perda yang bemanfaat, berkaitan dan berkapasitas hukum dengan menjamin keberadaan penyidik PPNS dalam melaksanakan dan optimalisasi tugas dan kewajibannya untuk proses penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan membuat laporan hasil penyidikan serta meningkatkan daya dukung penegakkan Perda dan kemampuan mengembangkan kapasitas dan keberadaan PPNS secara profesional, berkeadilan dan berwawasan hukum agar mampu menegakkan aturan,” terangnya.

Kabag Hukum Pemkot Ambon, Jhon Slarmanat menambahkan, akan ada peraturan turunan yang diturunkan untuk mengatur hal lebih teknis baik peraturan walikota (Perwali) serta keputusan kepala daerah lainnya. Tak saja Ranperda PPNS, tetapi seluruh Perda yang sudah ditetapkan dan diundangkan. Pasalnya Pemkot sudah tetapkan tahun ini sebagai tahun penegakkan Perda.

“Tidak semua bisa diangkat sebagai PPNS, ada mekanisme dan aturannya. Nanti setelah Perda ditetapkan, kita akan lakukan MoU dengan kejaksaan dan pengadilan, agar saat ada pelanggaran ringan bisa langsung ditindak dan disidang oleh PPNS ketika masuk unsur pidana,” papar Jhon.

Sementara itu, pihak dinas perhubungan, Hendri Toisuta soroti isi Ranperda PPNS bab VIII pasal 15 tentang surat perintah penyidikan (Sprindik) ditandatangani Kasatpol PP selaku koordinator PPNS. “Tumpang tindih. Baiknya Sprindik dikeluarkan pimpinan OPD terkait misalnya Dishub yang juga selama ini lakukan patroli dan kedapatan pelanggaran, bagian dari penegakkan Perda. Nanti tinggal berkoordinasi dengan Kasatpol PP selaku koordinator PPNS. Tak perlu menunggu dan proses memakan waktu,” bebernya.

Sedangkan pihak managemen hotel manise menyoroti bagaimana posisi dan peran semua hotel terhadap Perda ini ketika nantinya ditetapkan. Sebab, tidak ada dijelaskan pada isi Ranperda tersebut. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *