Rakor P3A se-Maluku, Sejumlah Persoalan Harus Diperhatikan

AMBON,MRNews.com,- Sejumlah hal menjadi penting untuk diperhatikan dalam rapat koordinasi (Rakor) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) se-Maluku, Jumat (1/3/19). Hal tersebut diantaranya masih rendahnya kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya. Serta masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.

“Jadi masalah selama ini yaitu masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, selain masih adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh dan utuh baik laki-laki maupun perempuan. Walau diakui saat ini, pembangunan SDM sudah banyak alami kemajuan namun tidak sedikit yang masih perlu mendapat perhatian, khusus menyangkut pembangunan perempuan dan anak,” tukas staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties pada Rakor P3A di Everbright Hotel, Jumat (1/3).

Tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan bersama kata Halim, tentang permasalahan anak yang sering terjadi di masyarakat yakni kekerasan, penelantaraan, eksploitasi, traffiking, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut turut memberikan andil terhadap timbulnya ketidakesetaraan gender pada gilirannya menimbulkan masalah atau isu gender. Padahal, dalam perspektif pembangunan berwawasan gender, perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan dan hak yang sama atas manfaat,akses, partisipasi, kontrol dalam pembangunan.

“Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan antar pemerintah provinsi Maluku dan instansi vertikal serta perguruan tinggi di Ambon tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam sistim peradilan pidana terpadu provinsi. Maka harapannya, hasil Rakor dapat disepakati bersama dan segera direliasikan untuk dukungan atas kebijakan, program dan kegiatan perempuan dan perlindungan anak melalui perencanaan dan anggaran yang responsif gender di kabupaten/kota masing-masing,” harapnya.

Apalagi, tambah Halim, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2018 berdasarkan data simfoni KTTA sebesar 137 korban kekerasan. Dengan keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, telah memberikan warna baru dalam dinamika pembangunan di Indonesia demikian pula di Maluku.

“Disadari bahwa upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan daerah, bukanlah hal mudah seperti membalik telapak tangan. Tapi kita harus perupaya secara komperhensif dan terpenting bagaimana implementasi dari berbagai program yang telah menjadi prioitas utama serta partisipasi seluruh komponen masyarakat termasuk LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak,” demikian Halim. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *