AMBON,MRNews.com- Program Keluarga Harapan (PKH) yang terintegrasi dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra merupakan salah satu program Bantuan Sosial (Bansos) yang berkontribusi besar terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Ini membuktikan betapa pemerintah dalam lima (5) tahun terakhir memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Yang diwujudkan dengan meningkatkan anggaran bantuan sosial (Bansos) maupun perluasan target sasaran.
“Pertengahan Januari llu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa angka kemiskinan di Indonesia kembali turun dari 9,82 persen ke 9,66 persen. Kebijakan peningkatan anggaran PKH dari hanya 5,6 triliun di tahun 2014 ke 34,4 triliun di tahun 2019 dan jumlah keluarga penerima manfaat (PKM) terus bertambah dari 2,79 juta KPM di tahun 2014 menjadi 10 juta KPM di tahun 2018,” ungkap Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto saat penyaluran Bansos non tunai PKH dan BPNT bagi KPM di Kota Ambon berlokasi di Auditorium Universitas Pattimura, Sabtu (9/2/19).
Dikatakan Airlangga, untuk menyesuaikan dengan beban kebutuhan KPM pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial maka indeks bantuan ditingkatkan dan jadwal pencairan PKH pun dimajukan satu bulan lebih awal menjadi bulan Januari, April, Juli dan Oktober. KPM dengan beban kebutuhan yang lebih besar akan menerima nilai bantuan lebih besar pula. Karena itu, jumlah bantuan yang nanti diterima KPM menjadi bervariasi tergantung komponen yang dimiliki dengan batas maksimum satu keluarga empat komponen.
“Bapak Presiden berpesan agar pemanfaatan bantuan PKH dan BPNT digunakan untuk meningkatkan taraf kesehatan anggota keluarga dalam ketercukupan gizi ibu dan anak usia dini, anak-anak agar meneruskan jenjang pendidikan wajib agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena pendidikan menjadi pembuka jalan bagi anak-anak PKH untuk naik ke level lebih tinggi. Karena negara memerlukan anak-anak yang pintar, cerdas, sehat supaya kelak Indonesia menjadi bangsa yang semakin maju,” ujar Ketua Umum DPP Golkar itu.
Lebih lanjut diharapkan Airlangga, penerima bantuan supaya dapat keluar dari keterpurukan ekonomi dengan mewujudkan kemandirian ekonomi sehingga tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Juga dapat digunakan sebagai modal untuk pengembangan usaha sesuai ketrampilan para penerima. Karenanya, penerima manfaat perlu mendapatkan pengetahuan untuk mengelola uang bantuan agar digunakan dengan bijak bagi keperluan produktif.
“Pemerintah daerah agar mengawal dan memonitoring pelaksanaan program Bansos agar berjalan dengan baik dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Mari bersama-sama menjaga agar program ini dapat berjalan dengan baik, sehingga kedepannya taraf hidup KPM meningkat, lebih sejahtera dan mandiri dengan penerima Bansos terus ikuti program ini,” tutup mantan anggota DPR RI itu.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat mengatakan, hadir pada kesempatan ini sebanyak 1000 orang dari KPM penerima PKH dan BPNT asal kecamatan Teluk Ambon, SDM pendamping dan APD PKH 69 orang dari Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah serta koordinator wilayah dan regional. Juga ada KPM PKH graduasi mandiri sebanyak tiga orang dan tiga anak PKH berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga, yang langsung diapresiasi BRI dengan menyiapkan tabungan pelajar senilai Rp 1 juta tiap orang. “Kita juga gelar ekspos berbagai usaha bersama maupun mandiri dari KPM PKH dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia,” kunci Harry. (MR-02)
Comment