KPK Fokus Awasi & Evaluasi Tiga Sektor di Maluku

AMBON,MRNews.com,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfokuskan tiga sektor yang harus diawasi secara khusus dan dievaluasi guna perbaikan sistem di Provinsi Maluku.

Tiga sektor tersebut adalah, pertama, memastikan bahwa pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau sejenisnya, tidak disalalahgunakan sehingga dapat meninmbulkan akibat hukum.

Kedua, memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan.

Terakhir, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap penyelenggara negara dan/atau pegawai negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

“Pengawasan ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi yang dilakukan sejak tahun lalu. Khusus untuk tahun ini, KPK mengimbau pemerintah daerah untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemilihan Presiden dan legislatif serentak tahun 2019 pada 17 April mendatang,” tandas Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah dalam siaran pers yang didapat media ini, Rabu (27/3/19).

Koordinator Wilayah IX Unit Koordinasi dan Supervisi KPK, Budi Waluya menambahkan, selain mengawasi Pemilu 2019, dari evaluasi tahun 2018, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku. Pertama adalah perlunya e-planning dan e-budgeting yang terintegrasi. Kemudian untuk pengadaan barang dan jasa, diperlukan adanya organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang mandiri.

“Dari sisi kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) masih perlu kecukupan dari sisi jumlah dan kualitas. Termasuk terkait kecukupan anggaran pengawasan. Karena itu, evaluasi digelar dalam monitoring dan evaluasi capaian Pemprov Maluku berkaitan pemberantasan korupsi terintegrasi di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Rabu (27/3/19) yang dihadiri Plh Gubernur Maluku, Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Maluku,” tukasnya. (MR-02)

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *