AMBON,MRNews.com,- Apabila dalam dua hingga tiga tahun mendatang, Provinsi Maluku tak ada perubahan, Murad Ismail menyatakan dengan tegas bakal mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Maluku. Sebab yang diinginkannya adalah perjuangan untuk membuat perubahan bagi kesejahteraan masyarakat.
Pasalnya, sebagai kepala daerah dan Gubernur orang Maluku, semua yang terjadi di negeri raja-raja, dirinya bertanggungjawab. Dimana harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alam untuk dimanfaatkan generasi sekarang dan generasi mendatang, mensejahterakan rakyat dan mengentaskan kemiskinan.
“Anak cucu kita harus bisa merasakan apa yang sekarang kita perjuangkan dan rasakan. Itu cita-cita saya. Tujuan hidup saya adalah hanya itu. Yang lain tidak. Jadi kalau saya jadi Gubernur tapi dua tahun, tiga tahun kedepan tidak ada perubahan maka saya mundur kali dari Gubernur lah. Malas jadi Gubernur kalau tidak bisa bikin perubahan,” ungkap Murad usai penyerahan DIPA Maluku 2020 kepada Bupati/Walikota di kantor Ditjen Pajak Maluku, Senin (2/12/19).
Dirinya mengaku, sudah banyak bertukar pikiran dengan kepala Kanwil Perbendaharaan wilayah Maluku, hingga merasa terharu dan mengeluarkan air mata. Tagal kesungguhan hati ingin melayani sebagai Gubernur Maluku, bukan Gubernur orang Waihaong.
“Saya terharu karena selalu saya katakan bahwa saya ini saya adalah Gubernur Maluku, bukan Gubernur orang waihaong. Jadi semua yang terjadi di Maluku ini, saya adalah Gubernur-nya dan bertanggungjawab. Dan saya harus mampu menjaga dan mempertahankan sumber daya alam Maluku agar dapat dimanfaatkan oleh anak-cucu kita kelak, generasi sekarang dan yang akan datang,” jelas mantan Dankor Brimob.
Bahkan ditegaskan Murad, dirinya juga bukan Gubernur APBD, jadi tidak pusing dengan APBD. Hanya ingin fokus mencari investor sebanyak-banyaknya untuk mengelola kekayaan laut Maluku khususnya yang luar biasa sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan bagi rakyat dan kemajuan daerah.
“Saya bukan Gubernur APBD. Jadi saya tidak pusing dengan APBD. Tapi saya mau cari investor sebanyaknya sebab kita punya kekayaan laut luar biasa. Kita tidak usah bicara minyak, emas dan juga gas. Sekarang kita bicara laut saja dulu. Apa yang harus dieksplor untuk kemakmuran rakyat dari laut. Tapi soal komplain Gubernur NTT dapat 5 persen dari Blok Masela, beberapa hari lalu SKK Migas, Menteri ESDM dan komisi VII DPR-RI sudah putuskan Maluku yang dapat 10 persen PI Blok Masela. Tidak bisa diganggu gugat lagi,” tegas mantan Kapolda Maluku. (MR-02)
Comment