AMBON,MRNews.com,- PT. INPEX Masela Ltd diminta untuk tidak membenturkan dan mengadu domba Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD) dalam pengelolaan analisa dampak lingkungan (AMDAL) Blok Masela.
Permintaan itu disampaikan puluhan mahasiswa dan pemuda asal MBD saat berdemo di depan kantor Gubernur Maluku, Senin (21/9). Mereka menolak AMDAL blok Masela karena dinilai sangat tidak berpihak ke MBD.
“Kami menolak AMDAL yang dilakukan PT. INPEX Masela Ltd. sebagai pemrakarsa karena sangat mendiskriminasi Maluku Barat Daya dan mengadu domba masyarakat KKT dan MBD,” tandas koordinator lapangan (Korlap) aksi Benny Jermias.
Selain menolak AMDAL, pihaknya juga menuntut agar MBD dimasukan sebagai daerah terdampak dalam proses eksploitasi Blok Masela karena hasil kajian membuktikan bahwa MBD adalah daerah yang sangat terdampak ketika Blok Masela beroperasi.
PT. INPEX Masela Ltd pun didesak merealisasikan janji mereka membangun fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan fasilitas pendukung bertaraf intenasional di MBD serta menuntut PT. INPEX memprioritaskan tenaga kerja lokal MBD dan KKT saat Blok Masela beroperasi.
“SKK Migas, Inpex, pemerintah pusat dan provinsi harus libatkan Pemkab MBD dalam setiap pertemuan membahas blok Masela, sebab sejauh ini tidak ada. Kami merasa dimarjinalkan. Pemprov juga harus melakukan perbaikan terhadap Amdal blok Masela. Karena diduga Inpex juga secara sengaja ingin melakukan perpecahan antara MBD dan KKT,” ingatnya.
Pengurus persekutuan masyarakat Kepulauan Babar (Pemaskebar) Ampy Mariwy meminta pemerintah provinsi menyurat ke pemerintah pusat dan INPEX untuk membatalkan proses AMDAL oleh INPEX.
Sebab hasil kajian INPEX, MBD bukan daerah terdampak. Padahal hasil perhitungan dan kajian akademik oleh pihaknya, MBD termasuk daerah terdampak.
“Kami sudah hitung pola arus, selama 5 bulan dalam setahun, arus itu akan ke MBD. Itu yang kami khawatirkan karena hasil air limbah dari proses pengolahan dilaut sangat banyak, jutaan liter air. Ini akan mempengaruhi kehidupan biota laut atau ekosistem di MBD. MBD itu pulau-pulau kecil. Sangat disesalkan MBD tidak masuk daerah terdampak,” jelas Mariwy.
Bila MBD bukan daerah terdampak, dirinya mengaku, INPEX akan melupakan orang MBD. Sehingga pihaknya menuntut dilakukan proses kajian ulang dan memasukan MBD sebagai daerah terdampak.
Baginya, MBD sangat terpengaruh dari Darwin. Sebab Darwin daerah gurun dan ketika pola iklim dari Darwin mempengaruhi MBD. Blok Masela ada diantara Darwin, MBD dan KKT.
“Kami punya datanya dan kami siap berdebat dengan siapa saja. Kami sudah menyurat ke Presiden, Kemenko Marvest, Menteri ESDM, INPEX, Kementerian LHK, Dirjen Planologi yang bertanggungjawab untuk AMDAL untuk menyampaikan keberatan ini secara ilmiah,” tutur akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) itu.
Sementara, kepala dinas lingkungan hidup provinsi Maluku Roy Siauta mengaku, proses AMDAL merupakan kewengan pemerintah pusat (Pempus) sehingga Pemprov hanya memiliki 0,0 sekian persen sebagai pengendali dibawah Pempus.
Bahkan proses AMDAL diakuinya, masih belum sepenuhnya memiliki keputusan final karena masih dalam proses-proses peninjauan selanjutnya. Dari pusat pengeboran juga terletak antara dua negara yaitu Indonesia dan Australia, maka MBD dan KKT kami pastikan masuk dalam AMDAL itu.
“Agustus 2019 di Ambon turut hadir perwakilan MBD dalam MoU awal penetapan AMDAL antara lain pejabat kabupaten MBD dan tokoh masyarakat. Ada berita acaranya dan itu merupakan bukti kuat. Jadi keliru kalau bilang MBD tidak dilibatkan,” beber Roy usai bersama kepala Kesbangpol menerima aspirasi pendemo. (MR-02)
Comment