by

HL Berharap UMKM di Maluku Sambut Positif UU Cipta Kerja

-Maluku-97 views

AMBON,MRNews.com,- Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra asal Maluku Hendrik Lewerissa berharap pengusaha dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Provinsi Maluku dapat menyambut positif UU Cipta Kerja yang telah diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Harapan itu diungkapkan pria yang akrab disapa HL dalam kunjungan reses tatap muka dengan pelaku usaha UMKM, anggota HIPMI dan pengusaha jasa konstruksi di Kota Masohi-Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Senin, (2/11/20).

Pertemuan yang dikemas dalam bentuk talk show itu berlangsung hangat dan dinamis.
Lewerissa mengaku sebagai anggota komisi VI DPR RI, bermitra dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Badan Penanaman Modal dan Badan Standarisasi Nasional.

Kepada pelaku UMKM di Malteng khususnya Lewerissa menegaskan, UU Cipta Kerja yang dikenal luas dengan sebutan UU Omnibus Law memberi insentif dan kemudahan yang sangat banyak kepada Koperasi dan UMKM. Sebagaimana salah satu tujuan UU Cipta Kerja adalah menciptakan kemudahan berusaha.

“Selama ini pelaku UMKM sering mengeluh soal betapa sangat berbelit belitnya proses yang harus mereka tempuh untuk mengurus ijin terkait usaha mereka. Dengan berlakunya UU Cipta Kerja ini diharapkan kesulitan yang mereka hadapi dapat segera diatasi,” harap HL lewat rilisnya kepada media ini, Rabu (4/11).

Dijelaskan, beberapa keuntungan akan dinikmati pelaku UMKM. UU Cipta Kerja memberi mereka kemudahan dalam mengakses pembiayaan, akses pasar, hingga akses ke rantai pasok.

Selain itu, adanya perizinan tunggal artinya satu izin berlaku untuk semua perizinan yang sebelumnya harus diurus masing-masing dan prosedurnya lebih sederhana yaitu lewat sistim OSS (online single submission).

“Jadi pendaftaran untuk memperoleh izin tidak harus bertemu orang atau pejabat yang berwenang menerbitkan izin, tetapi melalui internet. Administrasi perpajakan dipermudah dan disederhanakan serta diberi insentif pajak dan kepabeanan bagi usaha mikro dan kecil,” bebernya.

Tak hanya itu, menurutnya, upah yang berlaku bagi pekerja UKM yaitu berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak terkait dengan upah minimum Provinsi atau Kabupaten dan Kota. Bahkan kegiatan UKM dapat dijadikan jaminan kredit, tidak harus dalam bentuk aset tanah atau bangunan.

UU Cipta Kerja juga mewajibkan alokasi lahan ditempat fasilitas umum seperti rest area di jalan tol, di terminal bandara dan terminal pelabuhan seluas 40 persen untuk kegiatan promosi dan pengembangan usaha UMK. Pengadaan barang dan jasa pemerintah juga harus mengakomodasi produk barang dan jasa dari UKM.

“Ini kan sangat luar biasa menguntungkan bagi koperasi dan UMKM. Karena itu peluang UMKM dan koperasi sangat terbuka luas untuk berkembang pesat asalkan dapat dikelolah secara baik,” tutur Ketua DPD Gerindra Maluku.

Paling penting sambung HL, pelaku UMKM bisa meningkatkan daya saing produk koperasi dan UKM lokal khususnya di Maluku termasuk Malteng agar tidak menjadi penonton dipasar sendiri dan membiarkan pasar-pasarnya diserbu produk import baik dari luar negeri maupun dari luar provinsi.

“Jadi saya berharap kalangan UMKM harus menerima UU Cipta Kerja ini karena lebih banyak manfaatnya,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed