AMBON,MRNews.com,- Pemerintah pusat harus tegas terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang menolak Pancasila.
Hal itu perlu diingatkan sebab ideologi bangsa Indonesia jelas, dan berkaca dari pengalaman bom bunuh diri yang terjadi didepan Gereja Katedral Makassar Sulawesi Selatan melibatkan pasangan suami istri (Pasutri) yang berafiliasi pada kelompok terorisme, Minggu (28/3).
Ketua umum MPH Sinode GPM Pendeta Elifas Maspaitella menilai, harusnya aksi itu jadi pertama dan terakhir, bahkan tidak boleh lagi ada kalau mau membingkai Indonesia dalam ideologi Pancasila.
“Misalnya kalau masih ada aksi terorisme, fatalistik, radikalistik itu maka mereka menolak Pancasila dan pemerintah harus tegas terhadap orang-orang yang menolak Pancasila,” pintanya.
Kekristenan atau Gereja khusus Gereja Protestan Maluku (GPM) akui Maspaitella, menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa, ideologi bermasyarakat.
“Sebab kita yakin itu Pancasila menjamin hak hidup semua umat beragama dan tidak boleh ada orang yang boleh menguasai sekelompok orang lain atau memaksakan hal tertentu, apalagi dengan cara membunuh sesamanya,” ingatnya saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (31/3).
Sinode GPM sebutnya, sesali aksi fatalisme yang masih terjadi seperti di Makassar dan tanpa disadari menyerang kelompok agama tertentu/untuk kepentingan apapun.
Itu merusak dan menciderai kebersamaan umat beragama tapi juga menistai Pancasila sebagai ideologi yang sangat Egaliter untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ditiap kesempatan tambahnya, selalu ditegaskan, umat beragama jangan mau dibodohi dengan pendekatan teologi yang lebih banyak pada fantasi-fantasi kehidupan akhirat yang tidak jelas. Proses pembodohan teologi itu adalah cara orang memanipulasi ajaran agama demi kepentingan sesaat.
“Perbuatan keji seperti itu tidak patut dicontohi. Kami himbau warga gereja dan seluruh masyarakat Maluku-Maluku Utara untuk bercermin pada pengalaman kita dan betul-betul menjaga persaudaraan. Agar perdamaian yang sudah terbangun dapat membias, menjadi pembelajaran kepada umat beragama ditempat lain,” ajaknya.
Sebagai tindakan preventif pihaknya kata Elifas, kemarin sudah berkoordinasi dan temui Kapolda Maluku untuk meminta jaminan keamanan dalam seluruh aktifitas peribadahan di Jumat Agung dan Paskah sehingga seluruh peribadahan jemaat akan berlangsung seperti biasa.
Sinode GPM juga tambah Elifas, sudah bicarakan dengan pimpinan umat beragama lain, baik ketua MUI, ketua wilayah NU, Kakanwil Kemenag Maluku, Ketua Walubi serta keuskupan Amboina terkait kondusifitas keamanan tak saja saat Jumat Agung dan Paskah tapi sampai juga bulan suci Ramadhan.
“Pihak kepolisian memberi dukungan untuk back up keamanan. Perlunya bekerjasama dengan pimpinan umat beragama dalam rangka mengantisipasi kemungkinan sekecil apapun dari peristiwa itu. Tentu dengan berdoa supaya jangan terjadi di Maluku dan Maluku Utara,” pungkasnya. (MR-02)
Comment