AMBON,MRNews.com,- DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Maluku meminta pemerintah daerah (Pemda) Maluku dalam hal ini Gubernur Murad Ismail dan Gugus Tugas Pencegahan Penanganan COVID-19 untuk segera “memulangkan” ratusan tenaga kerja (Naker) LNG Bintuni Papua Barat yang dikarantina didua hotel mewah di Kota Ambon.
Ketua DPD GAMKI Maluku Leunard Heppy Lelapary menegaskan, konsistensi sikap dari pemerintah menyikapi persoalan ini sangat penting dan jangan disepelekan.
Sebab para pekerja itu adalah pelaku perjalanan yang awalnya tidak dikehendaki masuk ke daerah kerjanya dan memilih ke Kota Ambon untuk karantina 14 hari.
“Kami minta penegasan dan konsistensi sikap pemerintah provinsi dan kota Ambon dalam menyikapi persoalan ini. Kami menolak kehadiran mereka. Dan sesegera mungkin mereka dikonsolidasi untuk keluar dari Ambon agar tidak menjadi beban psikologi masyarakat disini,” kata Lelapary dalam rilisnya kepada media ini, Minggu (10/5/20).
Kedatangan mereka kata Lelapary, jelas membuat masyarakat kaget dan bingung. Sebab Pemprov dan Pemkot Ambon mewacanakan akan menerapkan PSBB di kota Ambon, yang mana hal itu harus diikuti dengan tindakan-tindakan pendukung lainnya.
Apalagi diakuinya, masyarakat setia menjalankan amanat dan arahan pemerintah terkait pencegahan COVID-19, untuk tetap dirumah, tidak melakukan aktivitas diluar rumah dan semua hal dilakukan secara terbatas. Namun hal itu, jelas timbulkan pertanyaan besar.
“Mereka harus disterilisasi diwilayah kerja sekitar LNG Tangguh Bintuni, Kota Babo-Papua Barat bisa menolak kehadiran mereka. Bagaimana mungkin mereka harus diterima diwilayah kota Ambon. Ada apa sebenarnya?,” tanya dosen Unpatti itu.
Bagi GAMKI Maluku, kata Lelapary, dalam situasi di Maluku khususnya Kota Ambon yang kasus Corona sudah dicluster atas, seharusnya tidak membuka pintu untuk masuknya orang lain dalam jumlah besar ke wilayah kota Ambon.
Sebab jelas jadi beban psikologis dan ketidaknyamanan bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah tegas dong. Apalagi hal sensitif seperti ini. Pemerintah harus ciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, itu keinginan kita. Gubernur dan Walikota segera ambil langkah. Mereka harus segera tinggalkan Ambon, biar kita konsentrasi tangani masalah internal. Tidak perlu terbebani urusan lain yang bukan tanggungjawab Pemprov maupun Pemkot Ambon,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Gustu COVID-19 Maluku Kasrul Selang mengaku, para pekerja LNG Bintuni memakai dua hotel untuk karantina yang dibiayai perusahaan yakni Santika dan The Natsepa. Mereka juga punya tim kesehatan dan semua petugas hotel harus di-RDT. Mereka punya tempat karantina di Jakarta dan Ambon. Total tak sampai 200 lebih, hanya 25-30 per harinya.
“Mereka pelaku perjalanan yang melaksanakan industri strategis. Hal-hal seperti ini harus didukung untuk minyak dan gas. Sebagian dari Sulawesi dan daerah lain. Sebelum mereka keluar karantina, akan di Swab. Yang negatif atau sehat baru ke Papua bekerja. Mereka juga tidak mau pekerja disana terkontaminasi. Jadi yang masuk karantina sudah benar-benar sehat,” jelasnya. (MR-02)
Comment