AMBON,MRNews.com,- Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Ambon mengapresiasi langkah strategis Penjabat Walikota Bodewin Wattimena dalam menangani polemik lapak di dalam terminal Mardika yang dibangun Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA).
Ketua GMKI Cabang Ambon Josias Tiven katakan, langkah tegas yang ditempuh Penjabat Walikota sudah sangat tepat dan perlu mendapat apresiasi penuh dari stakeholder, termasuk GMKI sebagai bagian dari Civil Society.
“Sebagai bagian dari masyarakat Kota Ambon kami mengapresiasi langkah Pj Walikota dalam menyikapi persoalan lapak ilegal yang dibangun tanpa ada koordinasi dengan pemerintah,” tandas Tiven dalam siaran persnya, Jum’at (10/3).
Selain itu Tiven mengaku, memang benar keberadaan para pedagang di Pasar Mardika turut membantu perputaran roda ekonomi di Kota Ambon sekaligus para pedagang dapat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Hanya saja proses jual-beli yang terjadi selama ini dirasa mengganggu aktivitas transportasi dan akses jalan para penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum, apalagi itu dibangun di dalam terminal yang tidak sesuai fungsinya.
“Penghentian sementara perlu diapresiasi, namun juga perlu ada solusi bersama dari Pemerintah Kota maupun Provinsi untuk bangun kembali lapak atau tata mereka secara tertib dan rapi agar tidak ganggu alur masuk keluar angkutan,” jelasnya.
Lebih lanjut kata dia, pilihan yang diberi bagi PKL berjualan diatas jam 6 sore di dalam terminal itu sudah tepat, sembari menunggu hasil rapat antara DPRD, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, PT Bumi Perkasa Timur dan APMA serta selesainya revitalisasi pasar Mardika yang baru.
“Diharapkan kebijakan itu dijalankan dengan sadar oleh pedagang dan APMA-IPMA sebagai asosiasi yang menaungi pedagang demi kebaikan dan kenyamanan bersama,” harapnya.
Selain itu tambahnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah kepemimpinan Murad Ismail, juga harus bersikap jangan hanya mendiamkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang ada.
Karena dalam pengamatan pihaknya kata Tiven, selama ini ketika ada masalah sosial, Pemprov Maluku hanya diam seribu bahasa, seakan-akan mencari aman dengan menghindari berbagai persolan.
“Diharapkan agar dalam menunggu solusi dari pemerintah, tidak ada gerakan tambahan dari para pedagang khususnya APMA untuk paksakan diri bangun lapak, agar tidak menimbulkan masalah hukum baru yang pada akhirnya merugikan diri sendiri,” pungkasnya. (MR-02)
Comment