by

Bubarkan APMA, Pedagang Minta Pemkot Ambil Alih Pengelolaan Lapak Mardika

AMBON,MRNews.com,- Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ambon dan para pedagang di Pasar Mardika kembali melakukan aksi demo di pelataran Balaikota Ambon, Rabu (8/3).

Dalam aksi itu, para demonstran mendesak Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena segera membubarkan Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA) yang dipimpin Alham Valeo, lantaran dianggap gagal mengakomodir kepentingan pedagang.

Ketua PMII Ambon, Marwan Titahelu dalam orasinya katakan, APMA sejatinya adalah wadah yang dibentuk untuk mengakomodir segala kepentingan para pedagang, bukan malah menjadi “biang kerok” untuk meresahkan pedagang.

“Makanya itu APMA ini harus dibekukan secepatnya, sebab mereka gagal akomodir kepentingan pedagang, serta menjadi biang kerok dari semua persoalan di Pasar Mardika yang membuat para pedagang resah dan dirugikan,” tegasnya.

Bukan saja itu, Marwan mengaku, pihaknya juga mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, mengusut tuntas pembangunan lapak illegal didalam kawasan Terminal A1 dan A2 Mardika. “Dan kami dukung Pemkot untuk membongkarnya,”ujarnya.

“Kami juga minta kepada Pemkot, untuk usut tuntas tindakan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggungjawab di Pasar Mardika, dengan uang sampah menggunkan karcis tidak resmi,” ungkapnya.

Demonstran menilai, pengelolaan di Mardika yang selama ini ditangani APMA, tidak memiliki kontribusi apapun terhadap para pedagang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Ambon.

Olehnya lanjut para demonstran itu, mereka meminta Pemkot mengambil alih pengelolaan Pasar Mardika sesuai fungsi dan kewenangan demi kemaslahatan pedagang.

“Daripada dikelola APMA, sudah tidak ada kontribusi bagi PAD dan susahkan pedagang,” papar mereka.

Sementara, salah satu pedagang dalam demo itu katakan, pihaknya mendukung penuh apabila Pemkot mengambil alih semua urusan mengenai pengelolaan lapak di Pasar Rakyat Tradisional Mardika.

“Kami para pedagang dukung pengelolaan Mardika ditangani langsung Pemkot, bukan APMA atau pihak lain. Bahkan kami siap, jika ada aturan Pemkot yang menyatakan untuk membayar demi menunjang PAD, kami siap bayar untuk masuk ke kas daerah,” tegasnya.

Senada, Koordinator Aksi, Sahril Muslih mengatakan, pihaknya bersama pedagang Pasar Mardika siap melaporkan Ketua APMA Alham Valeo ke pihak berwajib karena diduga sebagai dalang atas semua persoalan di Mardika.

“Kami harap Pemkot juga konsisten sikapi persoalan nasib 300 lebih pedagang yang lapaknya dibongkar pihak ketiga dari Pemerintah Provinsi Maluku. Tidak boleh dibiarkan berlama-lama, sebab ini soal hajat hidup pedagang apalagi sudah mau Ramadhan,” tandasnya.

Sementara itu, Pj Walikota Ambon, Bodewin Wattimena katakan, pihaknya masih menunggu rapat koordinasi di Provinsi yang melibatkan DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku serta Pemkot untuk mendalami persoalan lapak di dalam terminal dan persoalan lain di Mardika.

Wattimena menegaskan, tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan sebelum ada pembicaraan mendalam soal kewenangan di pasar dan terminal Mardika, terkait mana kewengan kota dan mana provinsi.

“Kita hindari benturan antara Kota dan Provinsi. Terkait masalah ini saya sudah bilang tunggu hasil rapat koordinasi, karena aset yang digunakan untuk keberlangsungan hidup para pedagang yang notabenenya warga kota adalah milik Pemprov,” ujarnya.

Menurut Wattimena, pembongkaran lapak didalam terminal 8 Februari 2023 lalu itu sebenarnya bukan bagian dari Rencana Pemkot.

“Karena kita (pemerintah) masih menunggu revitalisasi Gedung Putih selesai dulu baru dilakakukan penertiban semua pedagang. Tapi sudah dibongkar duluan,” katanya.

Menurutnya, pembongkaran tersebut awalnya disetujui guna menata kawasan terminal sekaligus memberi ruang bagi para pemilik ruko. Namun, muncul persoalan baru saat lapak kembali dibangun, dan itu tanpa ada koordinasi dengan Pemkot.

“Makanya akibat dari pembangunan tersebut, pemerintah kota dinilai sebagai sekelompok orang bodoh yang tidak tahu akan hak dan kewenangannya. Padahal itu pembangunan dilakukan sepihak tanpa diketahui Pemkot, makanya saya hentikan pembangunannya,”paparnya.

Akan tetapi, lanjut Bodewin, dengan dihentikannya pembangunan lapak diterminal, ternyata menimbulkan persoalan baru tentang bagaimana nasib pedagang yang lapaknya telah dibongkar pada 8 Februari 2023 lalu.

“Saya harus hentikan pekerjaannya, sambal menunggu keputusan hasil rapat koordinasi,”jelasnya.

Penjabat Walikota yang juga masih melekat Sekretaris DPRD Maluku mengakui, telah minta ke pimpinan DPRD untuk segera ada rapat koordinasi dengan Sekda Maluku.

“Jadi jangan sampai kita ambil kesimpulan sebelum ada rapat itu dilakukan. Karena ini kan ada milik Pemprov Maluku sehingga kita harus bicara baik-baik,” terangnya.

Disinggung mengenai desakan bekukan APMA, Pj Walikota mengaku dirinya masih ingat betul statetmen ancaman akan membubarkan organisasi yang dipimpin Alham Valeo, apabila tidak taat dan patuh terhadap aturan pemerintah.

“Sekali lagi APMA melakukan tindakan menyalahi aturan pemerintah, saya bubarkan. Untuk saat ini mereka masih patuh. Itu dapat dilihat dari pembangunan lapak yang dihentikan sementara, mereka turuti. Kalau tidak nurut lagi, otomatis saya bubarkan. Asosiasi seperti APMA kan dibentuk pemerintah, mereka harus tunduk dan dengar pemerintah,” kuncinya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed