AMBON,MRNews.com.- Fraksi Pembangunan Bangsa di DPRD Maluku menyoroti masalah pendidikan yang dinilai perlu mendapat perhatian yang serius saat menyampaikan kata akhir fraksi saat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang anggaran pendapatan daerah provinsi Maluku tahun 2019 di DPRD Maluku, yang dipimpin wakil Ketua DPRD Maluku, Syaid Mudzakir Assagaf, (Senin, 29/11).
Dilanjutkan Ela Salampessy yang membacakan kata akhir fraksi Pembangunan Bangsa mengatakan jika perlu ada sinkronisasi antara dinas pendidikan dan lembaga pemerintahan sehingga dapat menghasilkan mutu pendidikan yang lebih baik . Sebab selama ini, terkesan masing-masing berjalan sendiri sehingga perlu disikapi untuk melakukan arah pendidikan yang lebih baik dan bermutu.
Peningkatan kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan baik itu dari pusat hingga daerah sehingga pendidikan dapat dirasakan hingga pedesaan di Maluku.
Tingginya passing grade saat test CPNS perlu mendapat perhatian sehingga perlu mempersiapkan generasi muda yang siap bersaing secara terbuka.
Selain masalah pendidikan, fraksi Pembangunan Bangsa juga menyoroti masalah, ketenagakerjaan menyambut Blok Masela.
” Jika kita tidak mempersiapkan angkatan kerja menyambut Blok Masela maka dikuatirkan angkatan pencari kerja akan menjadi penonton di daerah sendiri” ujar Salampessy.
Dengan berbagai catatan kritis yang disampaikan fraksi Pembangunan Bangsa menerima Ranperda tentang anggaran pendapatan daerah Provinsi Maluku untuk ditetapkan menjadi Perda . (MR-01)
