AMBON,MRNews.com,- Dana Rp 700 Miliar yang dipinjam Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk kepentingan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di Maluku sejak Desember 2020, ikut menarik perhatian Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA).
Wakil ketua umum bidang organisasi DPP Bapera Derek Loupatty menegaskan, dana itu sangatlah kecil, jika dibandingkan dengan target pemenuhan percepatan pembangunan di 11 Kabupaten/kota.
Karena itu dirinya menantang Gubernur Maluku Murad Ismail berani mengajukan dana pinjaman lebih lagi hingga Rp 100 Triliun sehingga pembangunan Maluku tidak terlambat. Apalagi kondisi Maluku yang kepulauan sangat realistis.
“Membangun Maluku dengan ribuan pulau, maka harus kita dorong kepada Gubernur bisa mengajukan pinjaman Rp 100 Triliun. Kalau hanya Rp 700 Miliar, pembangunan kita nanti terlambat,” ungkapnya kepada awak media di Ambon, Rabu (16/6).
Menurut Loupatty, Gubernur harus berani lakukan hal itu. Agar pembangunan Maluku yang adil dan merata bisa terwujud serta ekonomi bisa tumbuh. Persoalan menggantinya, bisa dipikirkan kemudian salah satunya dari APBD Maluku.
“Kenapa tidak berani. Nanti kan kita cicil dari APBD selama 25 tahun kan bisa. Harus diketahui, sarana infrastruktur penting, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku ke depan,” tambahnya didampingi ketua DPD Bapera Maluku Subhan Pattimahu dan Sekretaris Nicolas Okmemera.
DPP kata Loupatty, telah menginstruksikan kepada DPD Bapera Maluku, untuk bersama mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang berjalan saat ini maupun direncanakan kedepan, apakah Ambon New Port, Lumbung Ikan Nasional, Blok Masela maupun pembangunan keretap api di Seram.
“Bapera mendukung penuh program dan rencana Pemprov untuk membuat Maluku maju. Anti bagi Bapera untuk demo sebab Bapera hadir untuk jadi mitra, pendukung pemerintah. Dengan relasi yang dimiliki, Bapera juga akan bersama mengawal kepentingan Maluku di pusat,” tandasnya.
Untuk membangun Maluku tidak bisa pemerintah sendiri. Namun butuhkan dukungan semua pihak termasuk Bapera. Sebabnya Bapera kata Loupatty, mendorong Pemprov harus memberdayakan sumberdaya manusia (SDM) Maluku untuk mengelola sumberdaya alam (SDA) yang melimpah.
Pihaknya tambah Loupatty, akan lakukan koordinasi dengan Pemprov terkait rencana atau kegiatan pembangunan kedepan. Sebab Maluku juga harus berkembang dari berbagai aspek, terutama infrastruktur, agar mampu menunjang sektor-sektor lainnya.
“Bapera harus jadi motor penggerak dan mitra pemerintah serta fungsi kontrol dalam membangun Maluku kedepan. Masalah kemiskinan di Maluku dan masalah sosial, ekonomi lainnya di Maluku tidak boleh diabaikan pemerintah,” pungkasnya. (MR-02)
Comment