AMBON,MRNews.com,- Puluhan sopir angkot yang beroperasi di terminal Mardika kembali mengadu ke Balai Rakyat Belakang Soya, Senin (28/9). Dibawah koordinasi Isak Pelamonia, ketua unit jalur Passo, para sopir meminta DPRD kota Ambon mendesak Walikota agar menertibkan pedagang pasar Arumbai yang berjualan dibadan jalan yang ada di pasar Mardika.
“Lewat DPRD kami minta juga Walikota memberi teguran dan sanksi kepada petugas Dishub dan Pol-PP yang kurang tegas bahkan melakukan penertiban protokol kesehatan dengan tidak memiliki etika yang baik,” pintanya.
35.Wakil ketua komisi III DPRD Gunawan Mochtar yang menerima aspirasi sopir angkot mendesak Kasatpol PP dan Kadis Perhubungan Kota Ambon agar segera menertibkan pedagang yang berjualan menutupi ruas jalan di pasar Mardika.
“Sebagai wakil rakyat, wajib kami merespons aspirasi para sopir yang adalah warga kota. Untuk dinas perhubungan (Dishub) dan Satpol PP harus lakukan koordinasi dengan Polsek dan Koramil untuk membantu penertiban pasar Mardika terutama pedagang yang bandel dengan berjualan diruas jalan raya,” desak politisi PKB.
Senada, sekertaris komisi III Obet Souissa juga meminta Dishub bagaimana caranya permasalahan penertiban arus lalu lintas di pasar Mardika agar cepat dituntaskan. “Pemkot harus tegas karena semua pelaksanaan penertiban sudah diatur dalam Perda, jadi jangan takut mengambil langkah,” tutur legislator asal Demokrat.
Terhadap tuntutan sopir angkot, Kasatpol PP Kota Ambon Josi Loppies mengaku, untuk
mengatur ketertiban di pasar sangat sulit, mengingat sudah digusur lapak-lapak namun banyak pedagang enggan pindah ke tempat yang sudah disediakan Pemkot. Namun pihaknya tetap akan mengatur ulang aktifitas pasar Mardika agar angkot dapat beroperasi dengan baik.
“Kami juga akan memberi pemahaman kepada anggota yang bertugas dilapangan untuk tetap menjaga norma-norma dan etika selama pelaksanaan penertiban,” tandasnya.
Sementara Kadis Perhubungan Robby Sapulette masalah di pasar Mardika tersebut menjadi perhatian. Namun banyak angkot bodong yang beroperasi ke Negeri Hattu lebih dari 300, sedangkan jumlah masyarakat Hattu tidak banyak. “Operasional dan perijinan angkot tujuan Hattu akan dibatasi dan sebagian akan dicabut ijin trayek,” tegasnya. (MR-02)
Comment