AMBON,MRNews.com,- Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang terjadi di kota Tiakur, ibukota Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sejak minggu lalu mengalami dampak yang signifikan terhadap sejumlah aktifitas masyarakat terutama pemilik kendaraan. Antrian panjang dan harga melambung tak terhindarkan.
Tak saja Pertamina Wilayah Maluku, Pemerintah Daerah (Pemda) MBD pun diminta bertanggungjawab atas kejadian tersebut termasuk DPRD. Sebab BBM menjadi kebutuhan sangat penting bagi masyarakat dan ini sering sekali terjadi. Pasalnya BBM khusus jenis Pertamax harus dijual kepada masyarakat dengan angka fantastis, Rp 50 ribu per botol aqua ukuran besar.
Permintaan untuk Pemda MBD dibawah kepemimpinan Benjamin Noach dan DPRD tak tutup mata atas hal itu datang dari DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) MBD.
“Pemda MBD mestinya bisa peka dan mampu mengantisipasi persoalan ini. Karena ini bukan baru saja terjadi tetapi sudah terjadi berulang-ulang. Jangan tutup mata karena bersentuhan langsung dengan orang banyak. Sebab masyarakat yang nantinya jadi korban,” desak Wakil Ketua Eksternal DPC GAMKI MBD Jefry Rehiraky kepada media ini via seluler, Rabu (15/1/2020).
Masyarakat lanjutnya, mengalami betul dampaknya. Apalagi ASN, dengan kelangkaan BBM ini maka aktivitas perkantoran juga mengalami kendala, dimana banyak yang tidak bisa ke kantor. Sehingga DPRD MBD sebagai wakil rakyat juga mestinya bisa melakukan fungsi pengawasan di lapangan secara baik, bukannya ikut menikmati persolan ini dan hanya menikmati kursi empuk di kantor.
“Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten khususnya harus bergerak cepat atasi persoalan ini. Namun juga kami berharap ada langkah antisipasi yang bisa dilakukan Pemda dan DPRD bersama TPID sehingga di kemudian hari bisa mengantisipasi persoalan seperti ini. Urgensinya memang yang dibutuhkan solusi terhadap persoalan itu bagaimana,” tukas politisi Golkar.
Tak lupa adanya persoalan kelangkaan BBM, GAMKI MBD lanjut Rehiraky lalu ingin menagih janji anggota DPR RI dapil Maluku dari PDIP Mercy Barends. Manakala legislator Senayan dua periode itu telah berjanji kepada masyarakat bumi Kalwedo untuk BBM satu harga di wilayah perbatasan, khususnya MBD pada saat sebelum pemilu legislatif (Pileg). Namun sampai hari ini tidak ada realisasinya.
“Sebagai bagian dari civil society, kami berharap program BBM satu harga yang di dengungkan oleh pemerintah Pusat dapat terealisasi di daerah perbatasan RI-Timor Leste ini. Sebagaimana yang pernah dijanjikan yang terhormat ibu Mercy Barends kala Pileg lalu dan belum juga terealisasi hingga kini,” pungkasnya. (MR-02)
Comment