JAKARTA,MRNews.com,- Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung transformasi digital Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan, pembangunan infrastruktur telekomunikasi maju satu dekade sekaligus sebagai upaya mengantisipasi pandemi Covid-19 dan dinamika dunia digital.
“Maju satu dekade untuk mendukung transformasi digital Indonesia. untuk menghadapi pandemi Covid-19 dan perkembangan digital,” ujarnya dalam konferensi pers usai puncak peringatan Hari Nusantara ke-63 tahun 2020 di Econvention Ancol, Jakarta, Minggu (13/12/2020).
Menurut Menkominfo, saat ini pihaknya tengah mengupayakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar pada akhir 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terjangkau jaringan 4G.
“Pada akhir Tahun 2022 seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.218 desa dan kelurahan seluruhnya sudah bisa terjangkau sinyal 4G,” jelasnya.
Atas dukungan Presiden Joko Widodo dan berdasarkan keputusan politik yang kuat, upaya menyelesaikan daerah blankspot tersebut dibiayai melalui bauran pembiayaan atau blended financing. “Dengan begitu, percepatan pembangunan maju lebih cepat yakni 10 tahun,” ujarnya.
Menteri Johnny berharap dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan seluruh elemen bangsa, pada akhir tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia yang berjumlah 83.218 sudah bisa terjangkau sinyal 4G.
“Ada 3.435 desa dan kelurahan yang berada diwilayah non-3T. Pimpinan operator seluler telah berkomitmen secara simultan untuk menyelesaikan pembangunan atau menghadirkan sinyal diwilayah non-3T tadi selambat-lambatnya tahun 2022 juga, sehingga sisanya 9.113 desa/kelurahan akan dibangun Kominfo,” tukas Sekjen partai NasDem itu.
Tak Gampang
Hasil Deklarasi Djuanda 13 Desember 1945 yang dicetuskan Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja menyatakan kepada dunia luas wilayah nasonal Indonesia 7,8 juta persegi. Adapun 1,9 juta wilayah daratan, 3,25 juta wilayah perairan dan 2,55 juta masuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
Menurut Menteri Johnny, luasnya wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda merupakan proklamasi kemerdekaan kedua.
“Awal diperingatinya Hari Nusantara yang dikenal sebagai Deklarasi Djuanda sebagai proklamasi kemerdekaan kedua. Dimana wilayah yang tadinya tidak terhubung dihubungkan dengan Deklarasi Djuanda melalui United Nation Convention of The Law of the Sea,” tuturnya.
Dengan lebih dari 17.500 pulau yang tersebar dikawasan 7,8 kilometer persegi tersebut, pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi tantangan tersendiri.
“Untuk menjangkau sebaran penduduk yang begitu luas tentu deployment infrastruktur telekomunikasi dan informatika bukan pekerjaan yang gampang,” ujar mantan anggota DPR RI.
Meskipun demikian, pemerintah berkomitmen untuk membangun berbagai infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi (TIK). Mulai dari membangun 348 ribu kilometer fiber optik backbone broadband di daratan sepanjang 226 ribu KM dan di dasar laut 123 ribu KM.
“Itu belum cukup, ternyata kita masih harus membangun tambah lagi dari sisi hulu. Kita saat ini menggunakan 9 satelit telekomunikasi diantaranya 5 satelit telekomunikasi nasional dan 4 satelit telekomunikasi asing yang kita sewa, dan kita akan meletakkan satelit multifungsi dengan kapasitas 150 GB per second di 146 bujur timur slot orbit kita,” papar Menkominfo.
Dirinya berharap Satelit Multifungsi Republik Indonesia atau SATRIA itu pada kuartal ke-IV tahun 2023 sudah bisa digunakan. Namun itu saja belum cukup, sebab dilihat dari sisi hilir masih ada 12.548 desa/kelurahan yang blank spot, belum ada sinyalnya yang kalau dilakukan secara biasa-biasa saja membutuhkan waktu setidaknya baru bisa diselesaikan tahun 2032.
Dukung Layanan Publik
Tidak hanya itu, dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan perkembangan digital untuk kebutuhan telemedicine, Kementerian Kominfo melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) juga akan menyelesaikan akses internet di sekitar 3.126 fasilitas layanan kesehatan dari total sekitar 13.011 fasilitas layanan kesehatan.
Kementerian Kominfo sebut Menkominfo, melakukan akselerasi pembangunannya dengan memanfaatkan satelit yang tersedia dalam kurun waktu satu kuartal dari bulan Oktober, November dan Desember ini 3.126 puskesmas yang belum ada WiFi disediakan.
“Dengan demikian di awal tahun 2021 seluruh puskesmas dan rumah sakit di Indonesia sudah bisa dlayani dengan akses WiFi, sehingga telemedicine bisa dilakukan dengan baik,” papar Johnny.
Dengan adanya Satelit SATRIA-1 pada tahun 2023 nanti diharapkan ada 93.900 sekolah akan dilayani melalui akses internet yang langsung dihubungkan ke satelit.
“Kemudian, akses internet sisanya akan digunakan untuk pelayanan pemerintah, baik pemerintahan desa, Kamtibmas dan kebutuhan kemasyarakatan lainnya,” tutur Menteri Kominfo.
Menurut Menteri Johnny, dalam Roadmap Kementerian Kominfo, untuk penyediaan bandwidth dan peningkatan layanan kecepatan, Kementerian Kominfo akan menambah kapasitas satelit.
“Untuk itu Indonesia sampai dengan tahun 2030 setidaknya membutuhkan 0,9 atau hampir 1 terabyte per second kapasitas satelit. Untuk satelit SATRIA-1 nanti diproduksi oleh Thales Perancis dan roket peluncur yang akan mengantar satelit ini ke orbit buatan Space X Falcon-9,” kuncinya. (**)
Comment