by

APEKSI Gelar Munas VI Ditengah Pandemi Covid-19

Jakarta,MRNews.com,- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VI bertema “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan dan Paska Pandemi Covid-19” di Jakarta, Kamis (11/2).

Diketahui, APEKSI beranggotakan 98 pemerintah kota (Pemkot) se-Indonesia. Munas VI dilaksanakan didua lokasi berbeda yakni pembukaan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara diikuti anggota dewan pengurus, dewan pengawas serta ketua komisariat wilayah I-VI.

Acara kemudian dilanjutkan di pelataran Hutan Kota Senayan, yang diikuti seluruh peserta dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) yang ketat. Walikota Ambon Richard Louhenapessy yang juga salah satu ketua komisariat wilayah turut ikuti Munas tersebut.

Ketua dewan pengurus APEKSI periode 2016-2020 yang juga Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengatakan, sejatinya Munas ke VI dilaksanakan pada bulan Juni 2020 lalu, namun ditunda karena situasi pandemi.

“Munas ini diselenggarakan karena merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, juga karena berakhirnya masa bakti dewan pengurus dan berakhirnya jabatan Walikota beberapa anggota dewan pengurus,” jelasnya.

Airin menambahkan, sebelum Munas, telah dilaksanakan pra Munas secara daring dan telah menghasilkan sejumlah rekomendasi sebagai bentuk kontribusi dari APEKSI.

Olehnya itu, dalam situasi pandemi Covid-19 yang membawa dampak signifikan pada penyelenggaraan program kerja dan penganggaran, pihaknya telah mengelaborasi tiga isu penting untuk dibahas dalam Munas.

Isu-isu penting itu yakni, pertama, bagaimana program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan didukung dengan penganggaran yang memadai.

Kedua, bagaimana memastikan program pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal. Ketiga, bagaimana menyikapi turunnya pendapatan sebagai dampak ikutan dari pandemi Covid-19.

“Kami menyadari dalam situasi dan kondisi apapun, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap terlaksana berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik,” tandas Airin. (**)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed