by

Walikota Bertekad Penyerapan DD 2018 Capai 150 Persen

AMBON,MRNews.com,- Walikota Ambon, Richard Louhenapessy bertekad, penyerapan Dana Desa di kota Ambon tahun 2018 ini mencapai 100 persen. Bahkan, bila perlu berada di angka maksimal 150 persen. Pasalnya, catatan Kemendes PDT yang memberi rapor 9 desa di kota Ambon tidak maksimal penyerapan DD termasuk laporannya pada 2017, tentu harus menjadi perhatian untuk lebih baik di tahun ini.

“Kali ini saya betul-betul bertekad untuk dana desa terserap baik oleh desa 100 persen. Bila perlu 150 persen. Catatan dari Kemendes PDT soal DD 2017 terhadap kota Ambon tentu menjadi perhatian serius pemerintah. Karena mungkin saja raja secara pribadi tidak rasakan. Tetapi bayangkan saja, kalau uang itu kembali maka rugi besar untuk desa dan masyarakat,” tandas Walikota kepada awak media di Ambon, Selasa (26/2).

Soal DD yang belum terserap baik di beberapa desa di kota Ambon pada 2017, Walikota berpandangan salah satu faktornya karena persyaratan yang terlalu ketat. Sehingga juga banyak pejabat desa yang tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Selain juga memang, karena perhatian dari pemerintah kota yang bertanggungjawab untuk dana desa serta pendamping tidak maksimal. Sehingga kota Ambon tidak sanggup untuk menyerap 100 persen. Karena itu, untuk tahun 2018 sudah diprediksi hal yang sama, sehingga jauh lebih awal sudah prepare untuk penyerapan DD.

“Mudah-mudahan tidak lagi ada desa yang tidak terserap dengan baik DD. Saya optimis. Kita dapat dapat duit susah, kita punya alokasi DAU terbatas. Karenanya, sekarang ini dana desa sudah ada, dan belum tentu akan ada seterusnya. Mungkin saja bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden lalu juga dihentikan. Tentunya kita berdoa semoga tidak terjadi demikian. Sehingga kalau ada dana demikian, harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan desa,” terang Louhenapessy.

Lagi tambah Walikota, untuk menyusun laporan DD oleh desa sudah membutuhkan waktu dan teknik. Karena laporannya bisa disamakan dengan skripsi dan merupakan salah satu kendala pemerintah desa. Sekarang di tahun 2018, diharapkan tidak demikian dan bakal terwujud tatkala dalam rapat beberapa waktu lalu dengan BPK RI, disampaikan bila perlu setengah lembar laporan saja sudah cukup yang penting memuat laporan penyerapannya. Dirinya lantas memintakan pihak inspektorat dan DPRD untuk terus mengevaluasi ketat penyerapan DD di kota Ambon pada 2018 ini.

“Kalau 2017 ketat sekali dan menjadi kesulitan bagi desa-desa. Prinsipnya, mekanisme penyerapan dan laporannya mesti disederhanakan. Untuk DD, tiap desa 1- 1,6 miliar dari APBN, sedangkan ADD rata-rata 2 – 2,3 miliar per desa dari APBD. Pengawasannya karena bukan dana hibah maka inspektorat dan DPRD diharapkan juga bisa mengevaluasinya dengan ketat,” harap Walikota. (MR-05)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed