by

Tak Lagi Percaya Wakil Rakyat, Kini Warga Tawiri Berharap ke Walikota

AMBON,MRNews.com,- Beberapa kali pertemuan yang difasilitasi Komisi I DPRD Kota Ambon terkait masalah lahan di Negeri Tawiri, mental alias tak ada kesepakatan.

Sebab baik pihak TNI-AU maupun BPN Maluku, tidak hadir pada 17 November 2021 lalu itu. Padahal warga Tawiri ingin ada kepastian dan tidak ada lagi terjadi intimidasi yang “diduga” datang dari pihak TNI AU.

Belum lagi sehari pasca pertemuan terakhir antara warga Tawiri dan Komisi I DPRD yang tidak dihadiri pihak TNI AU, Ketua DPRD Kota Ambon Ely Toisuta menerima kunjungan Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Andreas A. Dhewo, M. Sc., M.Si (Han) dengan embel-embel “silaturahmi”.

Akibat tidak ada kejelasan dari Wakil Rakyat, klimaksnya, warga Tawiri kembali memblokade jalan raya, Rabu (24/11) pagi. Akses dari dan ke Bandara pun terhambat. Blokade baru dibuka usai Walikota Richard Louhenapessy dan Wakil Walikota Syarif Hadler bernegosiasi dan ajak dialog warga.

“Kami tidak lagi percaya dengan para anggota DPRD yang mediasi masalah itu. Sebab beberapa kali pertemuan, tidak ada kejelasan,” sesal Ary Latulola, perwakilan warga Tawiri.

Pertemuan dan dialog pun dilakukan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Kota bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda Negeri Tawiri menyikapi masalah tersebut di ruang Vlisingen Balaikota, Rabu.

“Katong serahkan semuanya ke pa Walikota lah. Artinya pa Walikota jadi orang tua untuk katong samua di Tawiri sekarang dan berharap bisa diselesaikan,” harap Latulola.

Sebab intinya kata dia, warga berharap jangan ada “gerakan tambahan” dari TNI AU berupa intimidasi apapun, apakah dalam bentuk surat pernyataan sebelumnya dan tadi dengan pasukan senjata lengkap turun ke pemukiman masyarakat.

“Itu saja. Sebenarnya katong tidak akan bikin aksi, tanpa ada reaksi TNI-AU, intinya disitu. Apa yang menjadi hak milik kami, tetap kami lindungi. Kami hargai apa yang jadi kewenangan TNI-AU tapi soal mengganggu hak-hak masyarakat itu yang kami harap jangan lagi,” ingatnya.

Sesuai janji Walikota, Latulola harap pertemuan dengan TNI-AU juga bisa mendapat solusi supaya jangan lagi bertindak seperti itu. Sebab jelas masyarakat awam secara psikis dan fisik pasti tergganggu.

“Justru karena ada, makanya spontanitas warga itu terjadi. Cuma dengan cara tadi kita mendapat perhatian dari pimpinan di daerah ini. Tadi kalau tidak bikin begitu kan Walikota dan Wakil Walikota tidak turun,” jelasnya.

Ditegaskan, masyarakat harus tenang, nyaman dalam beraktivitas. Soal nanti hak-hak lain nanti diihat lagi. Tapi kenyamanan, ketentraman dan hak-hak masyarakat prinsipnya jangan diganggu.

“Kami berharap dengan Walikota dan Wakil Walikota memediasi seperti ini, TNI AU tidak akan lagi melakukan hal-hal tersebut. Itu keyakinan kami,” pungkasnya.

Sementara Walikota Ambon Richard Louhenapessy katakan, pemerintah kota nanti akan memfasilitasi dan menjadi mediator untuk penyelesaian masalah ini. Bisa secara musyawarah atau secara normatif, yuridis formal.

“Nanti kita lihat. Karena itu, setelah dengan tokoh masyarakat Tawiri, nanti besok kita akan pertemuan dengan TNI-AU, lalu kita akan konfirmasi dengan BPN, baru kita pertemukan bersama mereka,” ucapnya usai pertemuan.

Dirinya optimis tidak akan ada lagi blokade jalan oleh warga Tawiri. Karena pemerintah sudah mulai mendengar mereka punya aspirasi, lalu diharapkan ini kalau bisa pendekatannya on the track.

“Tentu nanti mereka dalam semangat persaudaraan sebagai warga Indonesia, melihat lagi dan bicara dari hati ke hati, ini ada kurang, ini ada lebih. Penyelesaiannya bagaimana, kita pikirkan dia. TNI milik kita, Tawiri milik kita, maka kita selesaikan secara adat lah,” kunci Louhenapessy. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed