AMBON,MRNews.com,- Rumah-rumah ibadah tidak menjadi titik penyebaran COVID-19 yang ada diarena publik yang dikendalikan oleh pemerintah. Karena itu tokoh agama menghimbau pemerintah kota (Pemkot) dan provinsi harus punya konsep yang jelas bukan sekedar tukar menukar regulasi.
Ketua Umum MPH Sinode GPM Pendeta A.J.S Werinussa menegaskan, mencegah penyebaran COVID-19 secara masif ke wilayah, kuncinya cuma mengendalikan aktivitas masyarakat. Sebab itu, tokoh-tokoh agama sudah mengendalikan aktivitas umat beragama.
“Masyarakat butuh panduan. Silahkan saja buat PSBB atau setan apa namanya. Tapi yang penting masyarakat ketahanan ekonominya terjaga, sebab kalau mereka lapar mereka bisa ribut. Itu yang tadi saya sampaikan dengan suara keras, karena kami sudah stres bersama rakyat,” kesal dia kepada awak media usai pertemuan antara tokoh agama dengan GTPP COVID-19 Maluku di kantor Gubernur.
Berarti apakah pemerintah belum punya konsep yang jelas dalam penanganan COVID, Werinussa mengaku hal itu bisa dibenarkan. “Yah namanya diganti-ganti mau PKM, PSBB, nanti setelah ini apa lagi?, tapi tingkat penularannya tetap tinggi. Masa 400 jumlah penduduk saja tidak bisa kita atur dalam satu daratan,” tuka Ates, sapaan akrab Ketua Sinode.
Oleh karena itu, menurutnya, tokoh agama sudah kerja maksimal dan tidak ada satu gereja, masjid dan rumah ibadah lainnya yang menjadi titik penyebaran. Yang ada ini aktivitas publik, ruang publik yang menjadi titik penyebaran dan wewenangnya ada di pemerintah.
“Selaku tokoh agama kami membantu pemerintah dalam bentuk apapun, tapi yang penting masyarakat harus makan, itu intinya. Pemerintah harus bisa mengendalikan aktivitas publik, mereka punya kewenangan itu dan mereka tahu mengendalikan aktivitas publik,” ingatnya.
Werinussa bahkan tidak tahu apa motivasi pemerintah dibalik semua ini. Tapi sebagai rakyat, pihaknya kasihan dengan rakyat yang mengalami tingkat penularan. Namun sebagai tokoh agama tetap mengajak agar umat sama-sama berdoa dan optimis untuk keluar disituasi ini serta jangan putus asa.
“Tidak lupa kita berdoa untuk pemerintah sanggup melaksanakan. Tadi saya usul juga ke pak Kabinda, sebaiknya satu saja gugus tugas, supaya perintahnya lebih jelas. Kalau tidak bisa lagi, tentara dan polisi saja yang ambil alih. Karena buktinya kita sudah kerja maksimal tapi tingkat penularannya terus naik, berarti kita tidak bekerja,” tegasnya.
Dirinya berani mengatakan pemerintah tidak serius dalam penanganan COVID-19 dan cuma sekedar wacana. Sebab kasus penularan tidak turun, malah terus naik.
“Bagi saya tidak serius, cuma sekedar wacana. Menyelesaikan masalah ini bukan wacana. Anda lihat sendiri, ketika kita diumumkan tiga orang di pasar Mardika tertular, ini adalah kebodohan. Sebab kalau diumumkan begitu orang tidak datang lagi ke pasar, lalu orang di pasar makan apa?, caranya tidak begitu. Urai pasar menjadi beberapa titik, supaya rakyat bisa hidup,” tukas Ates.
Begitu juga sambungnya, bisa dilihat dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Jam aktivitas pasar dipersingkat sampai jam 4 sore. Padahal kalau jam diperpanjang maka orang tidak terburu-buru.
“Saya sudah sampaikan di Gugus Tugas beberapa kali juga ke Pemkot, kalau pasar itu arena publik. Yang menciptakan kerumunan dan tertularnya dari situ, kita buat beberapa titik. AY Patty ditutup dan dijadikan pasar supaya jangan tertular, seperti di Salatiga. Yang saya maksud dan konsepnya seperti itu. Tugas kita mengurai kerumunan agar aktivitas virus tidak tertular,” tutupnya. (MR-02)
Comment