AMBON,MRNews.com,- Ternyata, sedari bulan Januari-Juni 2021, insentif ribuan tenaga kesehatan (Nakes) di provinsi Maluku yang berada digarda terdepan penanganan Covid-19 belum terbayarkan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku.
Buntutnya, surat teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap 19 kepala daerah di Indonesia termasuk untuk Gubernur Maluku Murad Ismail karena menahan belanja Covid-19 yang salah satu peruntukannya untuk membayar insentif tenaga kesehatan (Nakes) turun.
Fakta itu pun dibenarkan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Maluku Zulkarnaini.
Menurutnya, untuk tahun 2020 terhitung sejak bulan Maret hingga Desember, semuanya sudah lunas. Sedangkan Januari-Juni 2021 belum. Pemprov Maluku melalui Dinkes sedang memproses pembayaran insentif Nakes.
“Untuk insentif dari bulan Januari 2021 hingga sekarang, masih on proses,” kata Zulkarnaini saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis (22/7).
Dia menambahkan, anggaran yang dikeluarkan untuk membayar insentif Nakes selama Maret hingga Desember 2020 lalu berjumlah sebanyak Rp 8 Miliar.
“Jadi untuk membayar intensif Nakes seluruh Maluku itu, kita alokasikan anggaran senilai Rp 8 Miliar lebih. Sedangkan tahun ini, kemungkinan dalam waktu dekat sudah dibayar,” papar mantan Dirut RSKD Maluku itu.
Zulkarnaini mengaku, dirinya baru saja mendapat tanggungjawab sebagai Plt Kadinkes menggantikan Meykal Pontoh beberapa waktu lalu, jadi belum mengetahui data pasti terkait jumlah intensif Nakes yang belum dibayar.
“Saya kan baru duduk di jabatan ini, jadi belum tahu pasti datanya. Nanti besok (hari ini-red), saya cek dulu, kemudian baru teman-teman wartawan konfirmasi lagi,” terangnya.
Lebih lanjut, dia mengaku, data intensif Nakes yang baru diserahkan kepada dirinya, hanyalah tahun 2020 lalu yang semuanya sudah lunas dibayarkan pemerintah.
“Dari data itu, yang agak terlambat hanya di RSUD Haulussy. Sementara di RSUD Tulehu sangat cepat, sebab Nakes-nya rajin dan disiplin,” pungkasnya. (MR-02)
Comment