by

Pj Walikota & Sekkot Diminta “Libas” Pungli di Birokrasi Kota Ambon

AMBON,MRNews.com,- Kasus hukum yang tempo hari terjadi dan intensnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) intens masuk sosialisasi, tak membuat pejabat dan ASN di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon belajar.

Pasalnya, dugaan pungutan liar (Pungli) marak di sejumlah dinas di Pemkot Ambon yang bahkan telah menjamur lama, apalagi jika oknumnya seorang pimpinan di dinas “babasah”.

Merespons hal itu, akademisi FISIP Universitas Pattimura (Unpatti) Jeffry E.M Leiwakabessy menegaskan, Kota Ambon baru saja lewati badai hukum di KPK. Dengan berbagai masalah itu, menjadi catatan penting untuk negara melihat kondisi Ibukota provinsi Maluku itu.

Namun terkait dugaan Pungli oleh oknum kepala dinas di Pemkot Ambon, baginya aturan telah jelas. Dimana sesuai UU nomor 77 tahun 2015 tentang Pungutan Liar, ada 57 pointer pungutan dan hal itu bisa saja tersebar untuk semua dinas dan institusi pemerintahan.

“Dugaan Pungli di dinas tertentu harus diberantas tuntas oleh pimpinan di kota baik Penjabat Walikota maupun Sekkot. Karena Pungli ini suatu penyakit yang harus dibersihkan. Jika tidak akan mengakar dan jadi budaya seterusnya,” tegasnya.

Menurut Leiwakabessy, langkah tegas kedua pimpinan di kota ini penting untuk dilakukan terhadap oknum-oknum pejabat dinas yang diduga suka lakukan Pungli terhadap masyarakat. Sehingga tidak merusak citra baik yang sedang dibangun bagi kemajuan Ambon.

“Saya cukup memahami sikap keduanya selaku birokrat. Saya yakin beliau berdua akan ambil tindakan keras terhadap anak buahnya. Sebab data dan informasi soal siapa pejabat yang suka “Pungli” pasti sudah dikantongi,” jelas alumunus S2 Rancang Kota Unsrat Manado itu.

Konsekuensi diduga lakukan Pungli ini pun menurutnya, harus diusut Inspektorat dan aparat berwenang lainnya. Namun secara birokratis, baiknya orang-orang yang suka Pungli ini diamankan masuk ke BKD untuk dibina agar budaya pejabat bersih tumbuh.

“Mereka harus diperiksa dan dibina supaya budaya Pungli hilang. Apalagi bukan saja di birokrasi pemerintah, tapi di sekolah juga harus dilihat. Sebab diduga marak Pungli atasnama komite selaku kepanjangan tangan dari kepala sekolah, sering buat pungutan,” urainya.

“Padahal tanpa disadari ada 20 persen dana APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Itu pun mereka rasa tidak cukup maka harus ada pungutan lewat komite sekolah,” sambung Leiwakabessy, Kamis (24/11).

Pencitraan birokrasi Kota Ambon saat ini akunya, dalam masa pemulihan oleh Penjabat Walikota dan Sekkot selaku pengendali kota. Namun bila hal itu tidak didukung penuh seluruh Kepala Dinas dan pegawai Pemkot Ambon lewat kinerja baik, semua akan sia-sia.

“Ini menjadi tamparan keras bagi kami selaku masyarakat kota, jika budaya Pungli masih terpelihara subur di birokrasi Pemkot Ambon. Tindakan ini jelas menurut saya bentuk kejahatan terstruktur dan masif yang mesti ditindak. Harus ada tindakan keras dan tegas,” harapnya.

Leiwakabessy lantas sarankan Penjabat Walikota dan Sekkot Ambon agar oknum pejabat seperti demikian harus dicopot dari jabatannya dan diberi pembinaan khusus, bila tidak ingin jalur hukum ditempuh masyarakat yang adalah korban Pungli tersebut.

“Bila perlu pejabat bermental seperti itu tidak perlu lagi diberi jabatan. Karena pasti yang dikejar bukan pengabdian dan pelayanan bagi kota ini, tapi seberapa banyak pundi-pundi terkumpul untuk perkaya diri dan mungkin orang dekatnya. Dia mengabaikan sumpah dan janji selaku aparatur sipil negara (ASN),” tegasnya.

Kota Ambon tambah dia, harus bersih dari Pungli atasnama apapun. Diperkuat dengan adanya 11 program prioritas Penjabat Walikota, salah satunya soal penataan birokrasi. Ditambah KPK saat ini terus monitoring dan ingatkan tentang hindari potensi korupsi.

“11 program prioritas itu harus dipahami sungguh kepala dinas dan semua pegawai Pemkot Ambon. Bukan sebatas tahu dan tidak diimplementasikan, malah melenceng jauh dari semangat perbaikan. Perilaku itu yang harus dilawan,” kunci candidat doktor Sosiologi UNM itu. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed