by

MCW Dukung Walikota-Sekkot “Libas” Pejabat “Tukang” Pungli di Pemkot Ambon

AMBON,MRNews.com,- Praktek pungutan liar (Pungli) di birokrasi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang diduga dilakukan pejabat eselon II beberapa tahun terakhir hingga kini, ikut mendapat sorotan publik, salah satunya lembaga pengawas korupsi Maluku, MCW.

Mollucas Corupption Watch (MCW) pun meminta sikap tegas dan konkrit Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena bersama Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Agus Ririmasse selaku pengendali birokrasi di Ibukota Provinsi Maluku tersebut.

Menurut Direktur MCW, Hamid Fakaubun, ciri pemimpin yang baik dan layak dicontoh orang lain adalah ketegasan, antara kata dan perbuatan harus seimbang.

Keseimbangan itu harus diwujudkan oleh  Penjabat dan Sekkot selaku pemimpin di Kota Ambon saat ini. Sehingga jangan karena “oknum” pejabat dan ASN tertentu merusak nama baik Pemkot terkhusus kedua pemimpin itu.

“Kami mendukung penuh pa Penjabat dan Sekkot yang bakal tindak tegas bahkan non job pejabat dan ASN “tukang pungli” masyarakat. Sebagaimana pernyataan pa Penjabat di media online. Ini harus kita kawal dan pastikan terwujud,” tegasnya saat dihubungi media ini, Minggu (4/12).

Dikatakan, seharusnya selaku pejabat di dinas maupun seluruh ASN di birokrasi Pemkot mendukung keduanya dalam menata birokrasi Pemkot, bukan sebaliknya mencoba “merong-rongrong” kepercayaan yang diberikan dengan praktik-praktik tidak etis seperti Pungli.

Sebab hal ini sejalan dengan semangat 11 program prioritas Penjabat Walikota Ambon yang sudah enam bulan memimpin, ditopang Sekkot Ambon yang salah satunya adalah penataan birokrasi. Yang mana tak saja soal manajemen, tapi revolusi mental “orang-orang” di birokrasi harus ditata.

“Saya yakin pasti pa Penjabat dan Sekkot sudah punya data dan informasi soal ini. Karena keduanya orang birokrasi dan sangat paham. Masukan dari publik pasti sudah diterima baik langsung maupun via pesan singkat sudah dikantongi,” jelasnya.

Fakaubun yang juga terkenal sebagai advokat muda itu lantas tegaskan, sebagai elemen masyarakat tentu bertanggung jawab mengawal birokrasi Pemkot agar tetap tegak lurus melayani masyarakat, agar tidak ada pihak atau oknum tertentu yang memanfaatkan situasi.

Dimana apabila transaksi antara dua pihak yang kerjasama masih by cash oleh pengambil kebijakan di dinas tertentu, bukan via sistem transferan, disitulah potensi dugaan “pungli” terjadi dan itu “mulus” beberapa tahun terakhir sesuai data dan informasi yang dimiliki.

“Kalau dari sumber informasi yang kita punya, dugaan itu oknumnya pemain lama yang suka lakukan Pungli di Pemkot Ambon. Bahkan bukan sekali tapi itu sering terjadi setiap tahunnya, dipungut dengan angka fantastis,” bebernya.

Fakaubun pun berharap agar hal itu pun menjadi catatan khusus bagi Penjabat Walikota dan Sekkot selaku Ketua Baperjakat dan Ketua Pansel yang akan melakukan Jobfit mulai Senin (5/12) ini sebagai “jalan” menuju perombakan birokrasi.

Sehingga pejabat yang mengisi posisi di dinas tertentu dan strategis harus the right man on the right capacity, quality.

“Misalnya Dinas kategori “babasah” yang butuh penyegaran/evaluasi seperti Kominfo-Sandi yang banyak urusi project aplikasi, baliho dan kerjasama media harus diisi orang tepat dan punya kapasitas, lalu Dinas Perindag yang bersentuhan dengan masalah retribusi dan pasar, sewa lapak/los harus juga jadi atensi,” jelasnya.

“Kemudian Dinas Perhubungan, yang masih problem di tarif parkir, parkir liar/bayangan, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan soal sampah dan retribusi, limbah, mesti juga jadi evaluasi Penjabat dan Sekkot. Serta Dinas lainnya pun harus jadi perhatian. Ini  demi kebaikan bersama, kepentingan publik dan kemajuan Ambon,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Penjabat Walikota Ambon Bodewin Wattimena tegaskan, akan menindak pejabat dan ASN yang sering lakukan Pungli terhadap masyarakat yang berurusan di Pemkot Ambon.

Bahkan Wattimena tak segan-segan untuk mencopot oknum yang bersangkutan dari jabatannya apabila “tukang Pungli” itu ialah pejabat eselon II atau III.

“Saya sudah bilang kan, kalau ada pegawai yang kedapatan lakukan Pungli dan laporannya terbukti, yang dia duduki jabatan. Maka saya akan nonjobkan dan akan disampaikan di apel, tidak main-main,” tegasnya di Ambon, Rabu (30/11).

Hal itu kata Wattimena harus dilakukan. Karena dirinya inginkan birokrasi Pemkot Ambon harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk soal praktek Pungli.

“Jadi kalau ada bukti-bukti kasih ke saya, siapa namanya, Pungli dimana. Ada bukti saya akan tindak. Kalau itu pejabat eselon maka saya langsung non job. Saya tidak main-main,” jelasnya.

Apalagi sebut Wattimena, dirinya ketika diamanahkan selaku Penjabat Walikota oleh Gubernur langsung menurunkan 11 program prioritas yang salah satunya adalah penataan birokrasi.

Dimana butuh dukungan seluruh pejabat eselon dan ASN demi kesuksesan 11 program prioritas tersebut. Jika ada saja yang tidak mendukung apalagi melenceng dari “semangat” penataan birokrasi tersebut, maka harus diberi catatan.

“Itu pasti saya lakukan (non job pejabat dan ASN). Saya kalau bicara tidak ada yang saya tidak lakukan,” pungkasnya. (MR-02)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed